Infonusa.co, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Hartono Basuki, kembali menyoroti ketimpangan fasilitas kesehatan di wilayah kabupaten, khususnya di Kabupaten Paser. Ia menilai kondisi layanan medis di daerah tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain di Kaltim.
Salah satu persoalan yang ia soroti adalah ketiadaan alat CT scan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paser. Akibatnya, pasien yang membutuhkan diagnosa lanjutan terpaksa dirujuk ke Balikpapan, yang jaraknya cukup jauh dan berisiko bagi pasien dengan kondisi kritis.
“Ini bukan sekadar masalah kurangnya alat, tapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan medis yang cepat dan akurat. Kalau harus dirujuk ke kota lain, itu bisa membahayakan,” ujar Hartono.
Hartono kemudian membandingkan situasi tersebut dengan kemajuan layanan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang telah memiliki fasilitas lebih memadai termasuk kehadiran Rumah Sakit Hermina.
Lokasi PPU yang strategis dan dekat dengan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) juga dianggap mempercepat pembangunan sektor layanan publik di wilayah tersebut.
“Pelayanan di PPU jauh lebih baik. Ada RS Hermina dan letaknya sangat menguntungkan karena berdekatan dengan IKN. Ini harusnya jadi pemicu agar daerah lain juga ditingkatkan,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa jika tidak ada intervensi dari pemerintah provinsi, kesenjangan antardaerah dalam akses layanan kesehatan bisa semakin melebar. Hartono mendorong agar Pemprov Kaltim mengalokasikan Bantuan Keuangan (Bankeu) secara lebih adil, dengan prioritas bagi kabupaten yang infrastruktur kesehatannya masih minim.
“Bankeu jangan hanya jadi formalitas transfer anggaran. Harus ada keberpihakan untuk wilayah tertinggal. Paser butuh perhatian lebih,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim, kata Hartono, akan terus mengawal agar sektor kesehatan menjadi perhatian utama dalam proses pembahasan anggaran mendatang. Menurutnya, belanja di bidang kesehatan bukan beban, tetapi investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat.
“Jangan sampai isu layanan kesehatan hanya jadi wacana tahunan. Harus ada bukti nyata di lapangan,” tutupnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
