Infonusa.co, Samarinda — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Guntur, mengusulkan pelibatan langsung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan Sungai Mahakam.
Menurutnya, langkah ini tak hanya berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi persoalan banjir dan sedimentasi yang kian parah.
“Sungai Mahakam adalah tulang punggung ekonomi kita. Sudah saatnya pemerintah daerah mengambil peran lebih aktif, tidak sekadar jadi penonton,” ujarnya.
Ia menilai pengelolaan sungai selama ini masih terlalu tersentralisasi, dengan dominasi kerja sama bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), tanpa keterlibatan optimal dari daerah. Padahal, jika dikelola oleh BUMD, Mahakam dapat memberi kontribusi riil bagi pembangunan ekonomi dan penanganan lingkungan.
Guntur menyebut pentingnya pembentukan unit usaha khusus di bawah BUMD untuk menangani pengelolaan jalur sungai dan dermaga-dermaga kecil secara profesional.
Skema ini dapat mencakup aktivitas pengangkutan hasil tambang, produk perkebunan, serta mendukung efisiensi logistik antarwilayah.
Ia mencontohkan praktik serupa di Kalimantan Tengah, di mana Sungai Barito dikelola langsung oleh BUMD dan berhasil memberikan pemasukan tetap bagi daerah.
“Potensi PAD dari sektor sungai sangat besar. Kalau kita terus bergantung pada sistem terpusat, kita hanya akan tertinggal,” ucapnya tegas.
Selain keuntungan ekonomi, Guntur menekankan bahwa sungai juga memiliki fungsi ekologis yang harus dijaga. Karena itu, ia mendorong kebijakan pengelolaan Sungai Mahakam yang tidak hanya berorientasi pada transportasi, tapi juga mitigasi risiko lingkungan jangka panjang.
“Ini bukan semata tentang bisnis, tapi tentang keberlanjutan. Sungai adalah aset ekologis yang wajib kita kelola dengan tanggung jawab,” pungkasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
