Infonusa.co, SAMARINDA – Terobosan signifikan terjadi di dunia pendidikan Kaltim setelah pengumuman Presiden mengenai penghapusan status guru honorer. Dalam menghadapi perubahan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim tidak tinggal diam dan tengah merancang strategi baru yang menarik perhatian.
Muhammad Kurniawan, Kepala Disdikbud Kaltim, mengungkapkan kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk merekrut guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Langkah ini bertujuan mengurangi kesenjangan setelah hilangnya status honorer guru.
“Pemetaan kekurangan guru dan strategi terbaik untuk mengisi posisi tersebut menjadi fokus kami,” ujar Kurniawan, menegaskan bahwa koordinasi ini akan memastikan pengisian posisi guru sesuai dengan kebutuhan formasi.
Upaya ini akan disesuaikan dengan alokasi dana dan kemampuan Pemerintah Provinsi Kaltim, dengan harapan pertumbuhan jumlah tenaga pengajar di Kaltim dapat meningkat ke depannya.
Saat ini, Kaltim memiliki 1.192 guru PPPK, dengan penambahan 75 orang pada tahun 2023. Rencananya, tahun depan akan diajukan usulan untuk menambah 2.450 guru PPPK.
“Kami optimis bahwa peningkatan jumlah tenaga pengajar akan memberikan dampak positif bagi pendidikan di Kaltim,” tegas Kurniawan, menggambarkan semangat perubahan dalam menghadapi tantangan baru.
