Infonusa.co, Tenggarong – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Dapil I, Fatlon Nisa, menyoroti rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2026 mendatang.
Ia menegaskan, kebijakan itu berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“Rencana kenaikan iuran BPJS ini harus dikaji lebih mendalam. Kita melihat kondisi keuangan saat ini terjadi efisiensi di seluruh Indonesia, dan hal itu berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Kalau ini disetujui, maka beban masyarakat akan semakin bertambah,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah pusat harus bijak dalam mengambil kebijakan agar tidak memberatkan rakyat.
Sementara di tingkat daerah, kata dia DPRD Kukar khususnya Komisi IV meminta BPJS Kesehatan cabang Kukar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta justru merasa kecewa,” tegasnya.
Selain Itu, ia juga menyoroti keterbatasan cakupan layanan BPJS Kesehatan. DPRD Kukar, kata Fatlon, akan terus memperjuangkan agar seluruh jenis penyakit dapat ditanggung oleh BPJS.
“Kalau iuran dinaikkan, harus diimbangi dengan pelayanan maksimal dan cakupan penyakit yang lebih luas,” tutupnya. (Adv)
