Infonusa.co, PPU Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) segera memulai pembahasan intensif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2026. Langkah ini dilakukan setelah rampungnya rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2,41 triliun.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyebutkan bahwa nilai APBD murni 2026 diperkirakan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dalam rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), estimasi anggaran berada di kisaran Rp1,9 hingga Rp2 triliun.
“Minggu depan pembahasan APBD 2026 mulai intensif. Targetnya akhir November sudah tuntas,” ujar Raup, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, proyeksi penurunan anggaran disebabkan oleh kebijakan efisiensi pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun, angka final APBD 2026 masih menunggu penyesuaian teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Terjadi penurunan karena efisiensi di awal tahun. Proyeksi 2026 masih menunggu PMK. Usulan pemerintah daerah sekitar Rp1,9 triliun sampai Rp2 triliun, karena masih ada potensi pendapatan yang kita tunggu,” jelasnya.
Meski menghadapi pengetatan fiskal, Raup menegaskan DPRD tetap optimistis pembangunan daerah akan berjalan sesuai rencana. Ia memastikan pembahasan kali ini akan dilakukan secara lebih fokus dan terukur, dengan menitikberatkan pada program prioritas daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
“Kita pastikan pembahasan tetap tepat waktu dan berbasis prioritas. Fokusnya agar APBD 2026 benar-benar efektif menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.(aw/adv/dprd/ppu)
