Infonusa.co, Tenggarong – Kasus kekerasan dan dugaan pelecehan seksual terhadap santri di Pondok Pesantren Tenggarong Seberang mendapat perhatian serius dari DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar bersama alumni Ponpes, Anggota Komisi IV Muhammad Idham menegaskan perlunya langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang.
“Untuk pondok pesantren, intinya kita marah dengan kejadian seperti ini. Jangan sampai efeknya merembet ke pondok lain. Awalnya masyarakat senang anaknya masuk pesantren, tapi dengan kejadian seperti ini, orang tua jadi takut,” ungkapnya, Selasa (26/8/2025).
Politisi PKS ini menyebut bahwa hukuman disiplin di pesantren memang hal biasa, namun tidak boleh sampai menimbulkan kekerasan fisik apalagi kejahatan seksual.
“Itu sangat dilarang, dan kasus seperti ini sungguh menyedihkan. Korbannya bisa saja di masa depan berubah menjadi pelaku karena trauma yang tidak tertangani,” tegasnya.
Lebih lanjut, Idham menyoroti kurangnya pengawasan meski jumlah tenaga pengajar lebih banyak daripada santri. Ia juga menyesalkan kasus serupa yang sempat terjadi pada 2021 tidak ditindaklanjuti dengan serius.
“Kami meminta agar pihak pengelola Ponpes lebih terbuka dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, baik kepala desa maupun camat,” tegasnya.
Selain itu, dia berharap Kementerian Agama (Kemenag) dapat memanggil seluruh pimpinan pondok pesantren di Kukar untuk diberikan pemahaman dan bimbingan.
Menurutnya, laporan terkait kasus perundungan dan kekerasan di beberapa pesantren lain juga cukup banyak, sehingga langkah pencegahan harus diperkuat.
“Tidak menutup kemungkinan di pondok lain juga ada kasus serupa. Maka kami minta Kemenag mengumpulkan seluruh pondok untuk diberikan bimbingan. Supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini, apalagi sampai mencoreng pendidikan agama,” tandasnya. (Adv)
