Infonusa.co, Samarinda – Program umrah gratis bagi marbot dan penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur mulai direalisasikan tahun ini, lebih cepat dari jadwal semula. Percepatan program ini merupakan dampak dari arahan Presiden terkait transisi kepemimpinan daerah, yang menuntut penyesuaian pada sejumlah kebijakan anggaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan harus diawasi secara ketat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
“Ini adalah bentuk komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur yang patut diapresiasi. Tapi karena menyangkut uang negara, tentu tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan. Harus dikawal dari awal,” kata Sarkowi saat ditemui di Samarinda, Rabu (3/7/2025).
Menurutnya, proses seleksi peserta telah berada di bawah tanggung jawab Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltim. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah masa pengabdian calon peserta sebagai marbot.
“Saya sudah cek, Biro Kesra punya database jelas. Mereka tahu siapa saja yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Jadi, ada landasan administratif yang mendasari proses seleksi ini,” jelasnya.
Meski demikian, Sarkowi mengingatkan bahwa DPRD tidak akan lengah. Komisi IV, sebagai mitra kerja Biro Kesra, akan mengawasi setiap tahapan pelaksanaan program mulai dari seleksi, pelaporan anggaran, hingga evaluasi publik.
“Kami akan pantau langsung. Jika ada indikasi penyalahgunaan atau ketimpangan dalam pelaksanaan, tentu akan kami tindak lanjuti. Tidak boleh ada ruang untuk manipulasi,” tegasnya.
Sarkowi juga menambahkan bahwa lembaganya siap menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk memanggil pihak terkait jika diperlukan. Menurutnya, keberhasilan program ini akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Ini program strategis dan menyentuh langsung kehidupan sosial masyarakat. Maka pengelolaannya harus hati-hati, akuntabel, dan terbuka,” katanya.
Namun demikian, ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada program ini berjalan terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian atau kritik.
“Kita beri kesempatan program ini terlaksana. Setelah itu, kita evaluasi bersama. Jangan terburu-buru menghakimi sebelum melihat implementasinya secara utuh,” pungkasnya.
(San/Adv/DPRDKaltim)
