Infonusa.co, Tenggarong – Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), PLN, PDAM, serta sejumlah perusahaan, guna menindaklanjuti aduan masyarakat Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman terkait infrastruktur fasilitas umum dan sosial yang belum memadai.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kukar Agustinus Sudarsono dan dihadiri oleh anggota Komisi I lainnya, yakni Desman Minang Endianto, Mohammad Jamhari, Annisa Mulia Utami, Safruddin, Budi Fahmi, dan Erwin.
Hadir pula Kepala DPMD Kukar, perwakilan Dinas Perkim, Dirut Perumda Tirta Mahakam, Camat Sebulu, Camat Muara Kaman, para kepala desa, serta perwakilan perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kukar Desman Minang Endianto menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja jajaran pemerintahan dan lembaga terkait yang telah memaparkan upaya mereka, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan penerangan listrik.
“Kami mengapresiasi apa yang sudah disampaikan, baik dari PLN, PDAM maupun OPD, khususnya terkait urusan air bersih dan penerangan,” ungkapnya pada Selasa (2/8/2025).
Meski demikian, Politisi PDIP ini memberikan catatan agar OPD dan pihak terkait tidak hanya bergantung pada APBD Kukar, tetapi juga mampu memaksimalkan sumber anggaran dari tingkat provinsi maupun pusat.
“Harapannya terus berkreativitas dan meningkatkan komunikasi ke level yang lebih tinggi. Misalkan melalui APBD provinsi atau APBN, Kukar juga bisa mendapatkan porsi program-program dari sana. Jadi tidak mengandalkan APBD saja, apalagi di tengah kebutuhan efisiensi,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar OPD lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat itu teriak dulu baru direspons. Harus belajar dari persoalan bangsa hari ini, OPD perlu memahami kondisi masyarakat sejak dini,” tegasnya. (Adv)
