Infonusa.co, Samarinda — Persoalan di sektor pendidikan, terutama terkait kesejahteraan tenaga pendidik, kembali mencuat. Belum lama ini, keluhan mengenai keterlambatan pembayaran gaji guru menjadi perhatian publik dan mencerminkan persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattolongi, mengingatkan agar program pendidikan gratis “Gratispoll” yang tengah digalakkan oleh Pemerintah Provinsi tidak melupakan aspek fundamental lain dalam dunia pendidikan.
Dirinya juga menekankan, semangat pemerataan akses pendidikan tidak boleh mengorbankan kualitas guru maupun ketersediaan fasilitas belajar yang layak.
“Jangan sampai program ini membuat kita lengah terhadap peningkatan kompetensi pendidik dan penyediaan sarana yang memadai,” ujar Darlis dengan nada tegas.
Pendidikan di Kaltim akan benar benar maju, lanjutnya, jika perhatian lebih diprioritaskan untuk tenaga pendidik. Pasalnya, kesehatan dan kesejahteraan guru juga masuk dalam indikator peningkatan kulitas pengajaran dari guru
“Jadi, salah satu cara meningkatkan kualitas tenaga pengajar kita, kualitas dosen kita, kualitas guru adalah meningkatkan kelayakan hidupnya,” paparnya.
Meskipun, tenaga pendidik honorer ini tidak masuk ke dalam PPPK namun daerah tetap harus membantu kesejahteraan mereka. Karena mereka jadi garda terdepan dalam mengisi ruang ruang pendidikan di Kaltim.
“Jadi, pemerintah juga harus tahu memberi perhatian ke situ,” tuturnya.
Dalam memperbaiki sistem yang ada di dunia pendidikan khususnya terkait tenaga pendidik, perlunya sekolah memiliki database yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan.
“Database-nya tentu harus diperbaiki. Karena seringkali yang menjadi kendala itu adalah persoalan database yah,” beber Darlis.
Darlis memberberkan saat berkunjung ke Kementrian, diperlihatkan kacaunya database tenaga pendidik yang dimiliki Kaltim. Penyebab utamanya perilaku sekolah yang tidak mencerminkan nilai kejujuran, karena ingin meningkatkan akreditasi sekolah.
“Banyak faktor, misalnya sekolah itu melaporkan tenaga pengajarnya yang non- P3K, itu sebetulnya ada, tapi tidak terdata. Karena itu dia mengejar akreditasi,” ihwalnya.
Sebagai penutup pernyataannya, Darlis memberi pesan agar nasib para tenaga pendidik honorer tersenut tidak terabaikan, jangan hanya peduli pada akreditas dan kualitas sekolah, namun lali terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.(San/Adv/DPRDKaltim)
