Infonusa.co, Samarinda – Jajaran Komisi IV DPRD Kota Samarinda melayangkan rapor merah sekaligus menaruh kekhawatiran mendalam atas minimnya alokasi anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kota untuk sektor pembinaan atlet pada tahun berjalan 2026. Dengan modal kerja yang hanya menyentuh angka kisaran Rp100 juta, pihak parlemen menilai program peningkatan mutu dan standardisasi kemampuan atlet mustahil melaju maksimal, yang pada akhirnya bakal mengancam eksistensi prestasi olahraga daerah.
Sumbatan finansial yang mencekik dunia olahraga ini terkuak secara gamblang dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar antara Komisi IV DPRD Samarinda bersama jajaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) baru-baru ini. Pihak parlemen menegaskan bahwa postur anggaran yang tersedia saat ini sangat tidak rasional dan jomplang jika disandingkan dengan kebutuhan pembinaan prestasi atlet yang bersifat jangka panjang.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, membeberkan bahwa meski program pembinaan dipaksakan untuk tetap berdenyut, namun ruang gerak dan manuver di lapangan dipastikan terkunci rapat akibat seretnya pasokan dana dari eksekutif.
”Ikhtiar untuk membina bakat para atlet kita memang tidak berhenti, namun performanya terpaksa berjalan dengan napas yang sangat tersengal-sengal akibat keterbatasan anggaran. Nilainya hanya berada di kisaran Rp100 juta lebih sedikit. Konsekuensinya, porsi kegiatan yang bisa dieksekusi baru sebatas menyentuh penguatan kemampuan dasar (basic skills) para atlet, belum melangkah ke tahap lanjutan,” ungkap Novan.
Novan menilai, realitas objektif ini menjelma menjadi kerikil tajam sekaligus tantangan mahaberat bagi masa depan dunia olahraga di Kota Tepian. Sandangan status sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur seharusnya menuntut Samarinda untuk menjelma sebagai laboratorium utama yang gencar memproduksi keran atlet-atlet elit berskala nasional hingga internasional.
lanjutnNovan, badai defisit anggaran ini tidak hanya memukul sektor pembinaan atlet semata. Hampir seluruh lini dan bidang kerja di bawah naungan Disporapar kedapatan mengeluhkan penyakit serupa, sehingga rentetan cetak biru pengembangan olahraga daerah praktis mandek di atas kertas.
“Penyakit kronis yang sedang mendera hampir seluruh bidang saat ini adalah keterbatasan instrumen fiskal. Dampak domino dari minimnya anggaran ini membuat ruang eksekusi program menjadi sangat sempit, dan banyak potensi emas atlet muda kita yang terpaksa terkubur karena tidak terfasilitasi,” kritiknya.
Guna mendobrak kebuntuan tersebut, pihak parlemen mendesak pemerintah daerah untuk menjadikan momentum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 sebagai panggung utama untuk melakukan intervensi finansial dengan menambah pasokan dana segar ke sektor olahraga.
Menurut kacamata Novan, suntikan modal tambahan dari APBD Perubahan sifatnya sudah masuk dalam taraf kebutuhan darurat (urgent). Hal ini krusial agar persiapan kontingen Samarinda dalam menghadapi berbagai kalender kejuaraan penting tidak memanen kegagalan, termasuk dalam menyongsong gelaran Pekan Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (Porkorpris) yang dijadwalkan menabuh genderang kompetisi pada November 2026 mendatang.
”Kami menaruh harapan besar agar ada penambahan anggaran yang signifikan melalui instrumen APBD Perubahan nanti. Ini adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar lagi, terutama sebagai fondasi logistik dan persiapan matang menyambut ajang Porkorpris di penghujung tahun ini,” jabar Novan secara gamblang.
dirinya berharap agar komitmen politik anggaran pemerintah terhadap masa depan atlet dapat dinaikkan kelasnya. Melalui dukungan finansial yang proporsional dan sehat, program arsitektur prestasi olahraga diyakini akan melompat lebih perkasa, sekaligus mengembalikan kejayaan nama Kota Samarinda di podium tertinggi berbagai ajang kompetisi. (San/Adv)
