Infonusa.co, Samarinda – Jalan menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan jalur strategis daerah dalam mempersiapkan tantangan krisi yang kerap kapanpun dihadapi
Pernyataan tersebut tak lepas dari sorotan legislator Kaltim yang merupakan Anggota Komisi III, Subandi. Dirinya merasa pembangunan infrastruktur jalan tersebut merupakan hal yang harus menjadi konsetrasi pemerintah saat ini.
Subandi melihat adanya penundaan proyek krusial pada jalan Ringroad yang dinilai sangat penting untuk segera ditindaklanjuti.
“Jalan ke bandara bukan hanya sarana fisik. Ini menyangkut bagaimana kita menyiapkan jalur evakuasi, distribusi bantuan, dan memastikan layanan publik tetap berjalan saat krisis terjadi,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi jalan yang rentan banjir seperti yang kerap terjadi di poros Samarinda–Bontang mengungkap kerentanan sistem transportasi Kaltim. Jika satu-satunya akses ke bandara terputus, bukan hanya mobilitas terganggu, tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Konektivitas udara itu vital. Kalau bandara tidak bisa diakses dalam keadaan darurat, kita kehilangan jalur tercepat untuk evakuasi pasien, penyaluran logistik, bahkan pengiriman bantuan nasional,” tegasnya.
Subandi menyayangkan kebijakan penundaan proyek dengan alasan efisiensi anggaran. Ia menilai, cara pandang jangka pendek seperti ini justru berisiko mahal jika bencana terjadi.
Ia mendorong agar infrastruktur seperti jalan menuju bandara dikategorikan sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi.
“Pemotongan anggaran boleh dilakukan, tapi jangan menyasar proyek strategis yang berdampak pada keselamatan dan respons bencana. Infrastruktur ini adalah bagian dari sistem proteksi masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya proyek dari Ring Road IV, jalur alternatif dari wilayah Sambutan yang dirancang Pemkot Samarinda juga ikut mandek. Dengan alokasi anggaran pemeliharaan yang minim, sekitar Rp28 miliar untuk tiga wilayah, Subandi menilai kemampuan UPTD Wilayah II Samarinda dalam menjaga kualitas jalan menjadi sangat terbatas.
“Dengan alat berat terbatas dan anggaran pas-pasan, bagaimana kita bisa menjamin jalan siap digunakan saat dibutuhkan? Ini bukan lagi soal kemacetan, tapi soal kesiapsiagaan daerah,” tambahnya.
Dengan demikian, Subandi mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera mengevaluasi ulang skala prioritas pembangunan dan memposisikan proyek akses bandara sebagai simbol kesiapan daerah menghadapi bencana, menjaga keberlanjutan ekonomi, dan membangun kepercayaan publik.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang ketahanan kita sebagai daerah yang ingin tumbuh tanpa abai pada risiko,” tutupnya.
