BUMD Didorong Jadi Penyangga Hilirisasi Pertanian dan Penjamin Harga Panen Petani PPU

- Jurnalis

Jumat, 29 Agustus 2025 - 21:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron,

Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron,

Infonusa.co, PPU Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat hilirisasi sektor pertanian di daerah. Menurutnya, BUMD seharusnya berfungsi sebagai penyangga utama penyerapan hasil panen, terutama saat harga komoditas anjlok di pasaran.

Ia menilai persoalan klasik yang terus berulang harga jual tidak stabil dan akses pasar yang tidak pasti berdampak terhadap pendapatan serta motivasi petani, khususnya petani kecil.

“Petani akan bekerja dengan penuh semangat jika harga jual terjamin. Kalau Bulog tidak menyerap, maka BUMD harus bergerak. Dari padi di sawah hingga menjadi beras, di situlah hilirisasi harus berjalan,” ujar Thohiron, Jumat (29/8/2025).

Thohiron menekankan proses hilirisasi tidak boleh hanya berfokus pada padi. Komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, dan kebutuhan sayuran lainnya juga perlu masuk dalam skema penyerapan agar petani tidak terus bergantung pada fluktuasi harga pasar.

“Petani hortikultura jangan dibiarkan berjuang sendiri. Kalau sistem serapannya jelas, mereka tidak akan ragu menanam. Seperti sawit dulu begitu ada pabrik, mereka tenang karena ada kepastian penampung,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti momentum strategis hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi berseberangan dengan PPU. Kebutuhan pangan IKN diyakini akan terus meningkat dan seharusnya menjadi peluang ekonomi langsung bagi petani lokal.

“Kebutuhan pangan IKN sangat besar, dan PPU adalah wilayah terdekat. Maka belanja pangannya idealnya diserap dari petani kita. Jangan sampai hanya jadi penonton,” tegasnya.

Dengan potensi lahan yang luas dan produksi pertanian yang berkelanjutan, Thohiron meminta BUMD berani mengambil peran lebih aktif, tidak sekadar menjadi operator administrasi.

“Kita tidak bisa terus menggantungkan nasib petani pada mekanisme pasar bebas. Pemerintah daerah harus hadir melalui BUMD-nya. Jangan sampai petani kembali menjadi korban fluktuasi harga,” tutupnya.(aw/adv/dprd/ppu)

Berita Terkait

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen
DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak
Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan
DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim
Data Aset Pemkot Samarinda Masih Misterius, DPRD: Jangan Sampai Baru Ribut Pas Ada Sengketa Tanah!
Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta
Parkir Pembeli Meluber ke Jalan Juanda, DPRD Samarinda Ingatkan Pengusaha Wajib Siapkan Lahan Parkir
Godok Raperda TBC dan HIV/AIDS, DPRD Samarinda Siapkan Aturan untuk Libatkan Warga secara Masif
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:58 WIB

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:57 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:55 WIB

Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:53 WIB

DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:49 WIB

Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta

Berita Terbaru