BUMD Didorong Jadi Penyangga Hilirisasi Pertanian dan Penjamin Harga Panen Petani PPU

- Jurnalis

Jumat, 29 Agustus 2025 - 21:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron,

Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron,

Infonusa.co, PPU Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat hilirisasi sektor pertanian di daerah. Menurutnya, BUMD seharusnya berfungsi sebagai penyangga utama penyerapan hasil panen, terutama saat harga komoditas anjlok di pasaran.

Ia menilai persoalan klasik yang terus berulang harga jual tidak stabil dan akses pasar yang tidak pasti berdampak terhadap pendapatan serta motivasi petani, khususnya petani kecil.

“Petani akan bekerja dengan penuh semangat jika harga jual terjamin. Kalau Bulog tidak menyerap, maka BUMD harus bergerak. Dari padi di sawah hingga menjadi beras, di situlah hilirisasi harus berjalan,” ujar Thohiron, Jumat (29/8/2025).

Thohiron menekankan proses hilirisasi tidak boleh hanya berfokus pada padi. Komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, dan kebutuhan sayuran lainnya juga perlu masuk dalam skema penyerapan agar petani tidak terus bergantung pada fluktuasi harga pasar.

“Petani hortikultura jangan dibiarkan berjuang sendiri. Kalau sistem serapannya jelas, mereka tidak akan ragu menanam. Seperti sawit dulu begitu ada pabrik, mereka tenang karena ada kepastian penampung,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti momentum strategis hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi berseberangan dengan PPU. Kebutuhan pangan IKN diyakini akan terus meningkat dan seharusnya menjadi peluang ekonomi langsung bagi petani lokal.

“Kebutuhan pangan IKN sangat besar, dan PPU adalah wilayah terdekat. Maka belanja pangannya idealnya diserap dari petani kita. Jangan sampai hanya jadi penonton,” tegasnya.

Dengan potensi lahan yang luas dan produksi pertanian yang berkelanjutan, Thohiron meminta BUMD berani mengambil peran lebih aktif, tidak sekadar menjadi operator administrasi.

“Kita tidak bisa terus menggantungkan nasib petani pada mekanisme pasar bebas. Pemerintah daerah harus hadir melalui BUMD-nya. Jangan sampai petani kembali menjadi korban fluktuasi harga,” tutupnya.(aw/adv/dprd/ppu)

Berita Terkait

Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan
Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar
Kredit Kukar Idaman Terbaik Ditargetkan Meluncur Tahun Ini, Skema Masih Dibahas
Dinsos Kukar Buka Kesempatan bagi Warga Lain Lewat Evaluasi Bantuan Permakanan
Disketapang Kukar Bidik 20 Kawasan untuk Perluasan Budidaya Sorgum dan Jelai
Disketapang Kukar Evaluasi Ukuran Lantai Jemur Portable agar Sesuai Lahan Petani
Lahan Gambut Hulu Kukar Jadi Perhatian, BPBD Kaji Peluang Modifikasi Cuaca
Pemkab Kukar Koordinasikan Dukungan Lintas OPD untuk HSN 2026
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:20 WIB

Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:18 WIB

Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Dinsos Kukar Buka Kesempatan bagi Warga Lain Lewat Evaluasi Bantuan Permakanan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:47 WIB

Disketapang Kukar Bidik 20 Kawasan untuk Perluasan Budidaya Sorgum dan Jelai

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:45 WIB

Disketapang Kukar Evaluasi Ukuran Lantai Jemur Portable agar Sesuai Lahan Petani

Berita Terbaru

Foto: Kepala Bidang Aset BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno.

Pemkab Kukar

Sebanyak 101 Kendaraan Rusak Berat di Kukar Masuk Proses Lelang

Kamis, 15 Okt 2026 - 17:21 WIB