BUMD Didorong Jadi Penyangga Hilirisasi Pertanian dan Penjamin Harga Panen Petani PPU

- Jurnalis

Jumat, 29 Agustus 2025 - 21:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron,

Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron,

Infonusa.co, PPU Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat hilirisasi sektor pertanian di daerah. Menurutnya, BUMD seharusnya berfungsi sebagai penyangga utama penyerapan hasil panen, terutama saat harga komoditas anjlok di pasaran.

Ia menilai persoalan klasik yang terus berulang harga jual tidak stabil dan akses pasar yang tidak pasti berdampak terhadap pendapatan serta motivasi petani, khususnya petani kecil.

“Petani akan bekerja dengan penuh semangat jika harga jual terjamin. Kalau Bulog tidak menyerap, maka BUMD harus bergerak. Dari padi di sawah hingga menjadi beras, di situlah hilirisasi harus berjalan,” ujar Thohiron, Jumat (29/8/2025).

Thohiron menekankan proses hilirisasi tidak boleh hanya berfokus pada padi. Komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, dan kebutuhan sayuran lainnya juga perlu masuk dalam skema penyerapan agar petani tidak terus bergantung pada fluktuasi harga pasar.

“Petani hortikultura jangan dibiarkan berjuang sendiri. Kalau sistem serapannya jelas, mereka tidak akan ragu menanam. Seperti sawit dulu begitu ada pabrik, mereka tenang karena ada kepastian penampung,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti momentum strategis hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi berseberangan dengan PPU. Kebutuhan pangan IKN diyakini akan terus meningkat dan seharusnya menjadi peluang ekonomi langsung bagi petani lokal.

“Kebutuhan pangan IKN sangat besar, dan PPU adalah wilayah terdekat. Maka belanja pangannya idealnya diserap dari petani kita. Jangan sampai hanya jadi penonton,” tegasnya.

Dengan potensi lahan yang luas dan produksi pertanian yang berkelanjutan, Thohiron meminta BUMD berani mengambil peran lebih aktif, tidak sekadar menjadi operator administrasi.

“Kita tidak bisa terus menggantungkan nasib petani pada mekanisme pasar bebas. Pemerintah daerah harus hadir melalui BUMD-nya. Jangan sampai petani kembali menjadi korban fluktuasi harga,” tutupnya.(aw/adv/dprd/ppu)

Berita Terkait

6.000 Anak di Samarinda Belum Bersekolah, Komisi IV DPRD Ungkap Dominasi Usia PAUD
Warga Ramai-Ramai Beralih ke Pertalite Membuat SPBU Mengular, Novan Syahronie Desak Pertamina Cari Solusi
Banyak Kios Mangkrak, Ketua DPRD Desak Pemkot Samarinda Tertibkan Pemilik Lapak di Pasar Pagi ​
Atasi Kekerasan Seksual, Sri Puji Astuti Setuju Hukuman Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Berat
Utang Pemkot Samarinda Mencapai Rp671 Miliar, DPRD Minta Kejelasan Pelunasan
DPRD Samarinda Dorong Penguatan Implementasi Perda P4GN dan Integrasi Edukasi Narkoba di Sekolah
Dukung Program Pesantren Ramah Anak, DPRD Samarinda Minta Kemenag Buat Aturan Jelas
Fasilitas Sport Hub Segiri Belum Buka karena Ada Proyek Tambahan, DPRD Minta PUPR Cepat Selesaikan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:13 WIB

6.000 Anak di Samarinda Belum Bersekolah, Komisi IV DPRD Ungkap Dominasi Usia PAUD

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:10 WIB

Warga Ramai-Ramai Beralih ke Pertalite Membuat SPBU Mengular, Novan Syahronie Desak Pertamina Cari Solusi

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:08 WIB

Banyak Kios Mangkrak, Ketua DPRD Desak Pemkot Samarinda Tertibkan Pemilik Lapak di Pasar Pagi ​

Kamis, 20 Agustus 2026 - 17:40 WIB

Atasi Kekerasan Seksual, Sri Puji Astuti Setuju Hukuman Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Berat

Kamis, 20 Agustus 2026 - 17:36 WIB

Utang Pemkot Samarinda Mencapai Rp671 Miliar, DPRD Minta Kejelasan Pelunasan

Berita Terbaru