Bijak Ilhamdani Ajak Pemerintah dan Pers Jaga Sinergi, Sikapi Kerentanan Kebebasan Pers di PPU

- Jurnalis

Kamis, 31 Juli 2025 - 14:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani,

Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani,

Infonusa.co, PPU Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, mengimbau pemerintah daerah dan insan pers untuk menjaga sinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing, terutama dalam konteks pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut ia sampaikan merespons isu kerentanan kebebasan pers, menyusul adanya dugaan intervensi terhadap jurnalis oleh salah satu ajudan kepala daerah di Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.

“Pers adalah mitra pemerintah. Keduanya saling mengawasi dan saling melengkapi. Yang penting bagaimana berjalan beriringan,” ujar Bijak, pekan ini.

Menurutnya, gesekan di lapangan kerap muncul akibat perbedaan persepsi antara pejabat dan pekerja media. Ia menilai persoalan ini dapat diatasi melalui komunikasi yang terbuka dan rutin.

“Kadang ada tindakan yang dianggap menghalangi kerja pers, padahal dasarnya hanya beda cara pandang. Karena itu diskusi harus dibangun,” jelasnya.

Bijak mengusulkan agar pemerintah daerah dan insan pers membuat ruang dialog santai, misalnya dalam bentuk pertemuan rutin atau kegiatan ngopi bersama.

“Ini soal membangun kesepahaman. Ngopi bareng antara kepala daerah dan insan pers penting dilakukan, supaya isu atau ketegangan bisa dibicarakan baik-baik,” tegasnya.(aw/adv/dprd/ppu)

Berita Terkait

6.000 Anak di Samarinda Belum Bersekolah, Komisi IV DPRD Ungkap Dominasi Usia PAUD
Warga Ramai-Ramai Beralih ke Pertalite Membuat SPBU Mengular, Novan Syahronie Desak Pertamina Cari Solusi
Banyak Kios Mangkrak, Ketua DPRD Desak Pemkot Samarinda Tertibkan Pemilik Lapak di Pasar Pagi ​
Atasi Kekerasan Seksual, Sri Puji Astuti Setuju Hukuman Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Berat
Utang Pemkot Samarinda Mencapai Rp671 Miliar, DPRD Minta Kejelasan Pelunasan
DPRD Samarinda Dorong Penguatan Implementasi Perda P4GN dan Integrasi Edukasi Narkoba di Sekolah
Dukung Program Pesantren Ramah Anak, DPRD Samarinda Minta Kemenag Buat Aturan Jelas
Fasilitas Sport Hub Segiri Belum Buka karena Ada Proyek Tambahan, DPRD Minta PUPR Cepat Selesaikan
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:13 WIB

6.000 Anak di Samarinda Belum Bersekolah, Komisi IV DPRD Ungkap Dominasi Usia PAUD

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:10 WIB

Warga Ramai-Ramai Beralih ke Pertalite Membuat SPBU Mengular, Novan Syahronie Desak Pertamina Cari Solusi

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:08 WIB

Banyak Kios Mangkrak, Ketua DPRD Desak Pemkot Samarinda Tertibkan Pemilik Lapak di Pasar Pagi ​

Kamis, 20 Agustus 2026 - 17:40 WIB

Atasi Kekerasan Seksual, Sri Puji Astuti Setuju Hukuman Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Berat

Kamis, 20 Agustus 2026 - 17:36 WIB

Utang Pemkot Samarinda Mencapai Rp671 Miliar, DPRD Minta Kejelasan Pelunasan

Berita Terbaru