Infonusa.co, Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) serta kesepakatan bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (25/8/2025) sore di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar.
Rapat dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Forkopimda, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan Banggar disampaikan oleh Anggota DPRD Kukar, Farida, selaku juru bicara.
Dalam laporannya, Farida menegaskan bahwa penyusunan RKPD dan KUA-PPAS 2026 menjadi momentum penting karena tidak hanya menjadi bagian dari periode akhir RPJMD 2021-2026, tetapi juga sebagai masa transisi menuju perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.
“Banggar bersama TAPD telah melakukan serangkaian pembahasan yang komprehensif terhadap rancangan KUA-PPAS, dengan tetap mengacu pada asumsi makro ekonomi nasional dan kondisi riil daerah,” jelasnya.
Selain itu, Farida menekankan, perlunya dukungan kebijakan yang selaras dengan strategi nasional maupun provinsi. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci utama, disertai dengan peningkatan peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik Perseroda maupun Perumda, sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Dari sisi pendapatan, Banggar DPRD Kukar mencatat bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,583 triliun. Proyeksi tersebut bersumber dari PAD, dana transfer dari pemerintah pusat, serta penerimaan pembiayaan lainnya.
Program prioritas pembangunan Kukar 2026 diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan kebudayaan, pendidikan, pariwisata, daya saing daerah, pemerataan pendapatan, penyediaan air bersih, penataan permukiman, hingga penguatan konektivitas wilayah.
“Banggar DPRD Kukar berharap dengan kesepakatan KUA-PPAS 2026 ini, arah pembangunan daerah semakin terukur, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
