Infonusa.co, Samarinda – Ketimpangan daya tampung sekolah negeri di Balikpapan kembali menjadi sorotan menjelang proses penerimaan siswa baru tahun 2025.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), H. Baba, mendorong kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta untuk menjamin seluruh lulusan SMP tetap memperoleh akses pendidikan menengah yang layak.
Menurutnya, akibat dari ketimpangan jumlah sekolah dan peserta didik, memaksa para pelajar tersebut harus lanjut ke sekolah milik pihak swasta dan bukan Negeri atau yang mereka inginkan.
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada sekolah negeri saja. Sekolah swasta harus dilihat sebagai mitra strategis dalam pemerataan pendidikan,” ujarnya.
Baba turut menyongsong pemerintah provinsi untuk berperan aktif dalam menyelsaikan kasus tersebut, dengan menghadirkan tambahan tenaga pendidik dan fasilitas sekolah. Hal tersebut dianggap sebagai solusi realistis jangka menengah sambil menunggu pembangunan infrastruktur sekolah negeri baru.
Meski demikian, H. Baba menyebut pihaknya tetap mengusulkan pembangunan dua SMA baru di Balikpapan dan pengembangan SMK Negeri 5, yang memiliki lahan luas dan potensial untuk ekspansi.
Namun, ia menekankan bahwa pengembangan kualitas sekolah swasta tak kalah penting untuk menjamin tidak ada siswa yang terpinggirkan akibat keterbatasan daya tampung.
“Yang kita butuhkan bukan hanya menambah gedung, tapi juga meningkatkan kualitas dan daya tarik sekolah-sekolah swasta. Kalau mutu dan fasilitasnya memadai, masyarakat juga akan percaya dan menjadikan itu pilihan,” ungkapnya.
Dirinya juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang menumpuk pendaftaran di sekolah unggulan, menyebabkan kepadatan di titik tertentu, padahal secara distribusi daya tampung bisa mencukupi jika lebih merata.
“Pola pikir ini yang juga harus kita ubah. Pendidikan yang baik tak harus selalu di sekolah favorit,” pintanya.
Sebagai Informasi Balikpapan saat ini hanya memiliki 9 SMA dan 7 SMK, dengan satu di antaranya masih belum siap beroperasi. Dengan populasi yang terus bertambah, angka ini dipandang belum memadai. Baba pun berharap koordinasi lintas sektor dapat segera dilakukan agar pemerataan pendidikan di Kaltim, khususnya Balikpapan, bisa terealisasi lebih cepat.
DPRD Kaltim, kata Baba, akan melakukan monitoring langsung pelaksanaan SPMB di berbagai kabupaten/kota, termasuk Balikpapan, untuk memastikan jalur-jalur penerimaan seperti domisili, afirmasi, reguler, dan prestasi berjalan sesuai aturan. (San/Adv/DPRDKaltim)
