Apansyah Sebut Koperasi Merah Putih Harus Didampingi Ketat, Desa Tak Boleh Dipaksa Siap

- Jurnalis

Senin, 7 Juli 2025 - 12:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah. (Ist)

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah. (Ist)

Infonusa.co, Samarinda – Program Koperasi Merah Putih yang digulirkan pemerintah pusat dan menjanjikan pinjaman modal hingga Rp3 miliar per desa/kelurahan, mendapat sambutan hangat namun penuh kewaspadaan dari DPRD Kalimantan Timur.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menyebut program ini punya potensi besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, namun harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan kesiapan yang matang.

“Program ini sangat menjanjikan untuk menggerakkan ekonomi desa, tapi harus dilaksanakan secara cermat dan tidak terburu-buru. Kalau desa tidak siap, bisa jadi bumerang,” ujar Apansyah, Senin (7/7/2025).

Ia menyoroti aspek kesiapan kelembagaan koperasi di tingkat desa, termasuk sistem tata kelola keuangan, akuntabilitas, dan kapasitas SDM yang akan menjalankan program. Apansyah mengingatkan bahwa tanpa pengelolaan profesional, dana sebesar itu sangat rentan disalahgunakan.

“Dana Rp3 miliar bukan angka kecil. Harus ada penguatan dari sisi manajemen koperasi, pelatihan, dan pemahaman soal tanggung jawab hukum. Jangan asal salur, nanti berisiko disalahgunakan,” tegasnya.

Apansyah juga meminta dinas terkait dan pemerintah daerah proaktif melakukan pendampingan teknis dan manajerial terhadap desa-desa penerima program. Menurutnya, Koperasi Merah Putih hanya akan berhasil jika dilandasi dengan rencana yang realistis dan kontrol yang ketat.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa DPRD Kaltim akan mengawal ketat pelaksanaan program ini, termasuk proses seleksi dan evaluasi desa penerima. Ia meminta agar penyaluran dana dilakukan berdasarkan kesiapan objektif, bukan pemerataan administratif semata.

“Setiap desa punya kapasitas berbeda. Harus ada evaluasi teknis dulu sebelum dana disalurkan. Jangan paksakan semua desa terima kalau belum siap,” katanya.

Dengan manajemen yang tertata dan pengawasan menyeluruh, Apansyah optimistis bahwa program ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif dan mandiri. Namun ia menegaskan, kunci keberhasilannya adalah satu: kesiapan kelembagaan dan pengawasan yang ketat.
(San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027
Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027
Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda
Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027
Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​
Kabel Hilang Akibatkan Jembatan Gelap, DPRD Samarinda Dorong Perbaikan LPJU Achmad Amins Masuk APBD Perubahan
Laporan Kekerasan Anak Turun Drastis, Sri Puji Minta Pemkot Tetap Waspada Fenomena Gunung Es
Cegah Intrusi Air Laut, Helmi Abdullah Minta Warga Bijak Gunakan Air dan PDAM Jaga Produksi
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:22 WIB

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:18 WIB

Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:15 WIB

Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:14 WIB

Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:11 WIB

Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​

Berita Terbaru