Apansyah Sebut Koperasi Merah Putih Harus Didampingi Ketat, Desa Tak Boleh Dipaksa Siap

- Jurnalis

Senin, 7 Juli 2025 - 12:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah. (Ist)

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah. (Ist)

Infonusa.co, Samarinda – Program Koperasi Merah Putih yang digulirkan pemerintah pusat dan menjanjikan pinjaman modal hingga Rp3 miliar per desa/kelurahan, mendapat sambutan hangat namun penuh kewaspadaan dari DPRD Kalimantan Timur.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menyebut program ini punya potensi besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, namun harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan kesiapan yang matang.

“Program ini sangat menjanjikan untuk menggerakkan ekonomi desa, tapi harus dilaksanakan secara cermat dan tidak terburu-buru. Kalau desa tidak siap, bisa jadi bumerang,” ujar Apansyah, Senin (7/7/2025).

Ia menyoroti aspek kesiapan kelembagaan koperasi di tingkat desa, termasuk sistem tata kelola keuangan, akuntabilitas, dan kapasitas SDM yang akan menjalankan program. Apansyah mengingatkan bahwa tanpa pengelolaan profesional, dana sebesar itu sangat rentan disalahgunakan.

“Dana Rp3 miliar bukan angka kecil. Harus ada penguatan dari sisi manajemen koperasi, pelatihan, dan pemahaman soal tanggung jawab hukum. Jangan asal salur, nanti berisiko disalahgunakan,” tegasnya.

Apansyah juga meminta dinas terkait dan pemerintah daerah proaktif melakukan pendampingan teknis dan manajerial terhadap desa-desa penerima program. Menurutnya, Koperasi Merah Putih hanya akan berhasil jika dilandasi dengan rencana yang realistis dan kontrol yang ketat.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa DPRD Kaltim akan mengawal ketat pelaksanaan program ini, termasuk proses seleksi dan evaluasi desa penerima. Ia meminta agar penyaluran dana dilakukan berdasarkan kesiapan objektif, bukan pemerataan administratif semata.

“Setiap desa punya kapasitas berbeda. Harus ada evaluasi teknis dulu sebelum dana disalurkan. Jangan paksakan semua desa terima kalau belum siap,” katanya.

Dengan manajemen yang tertata dan pengawasan menyeluruh, Apansyah optimistis bahwa program ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif dan mandiri. Namun ia menegaskan, kunci keberhasilannya adalah satu: kesiapan kelembagaan dan pengawasan yang ketat.
(San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

RS Bhakti Nugraha Samarinda Tutup Permanen, DPRD Pastikan Layanan Kesehatan Warga dan Nasib Nakes Aman
Sektor Wisata Alam Samarinda Mati Suri, DPRD Desak Pemkot Garap Serius Gunung Steling hingga Sungai Karang Mumus
DPRD Samarinda ajak Mahasiswa Tak Sekadar Kritik, Tapi Ikut Kawal Kebijakan Daerah
DPRD Samarinda Desak OPD Segera Tindak Perusahaan Peraih Rapor Merah Lingkungan dari KLHK
DPRD Samarinda Minta Pemerintah Bina Relawan Lalu Lintas: Beri ID Card Resmi dan Jaminan Kesehatan
Zonasi Kerap Diabaikan, DPRD Samarinda Sebut Pola Pikir ‘Sekolah Favorit’ Masih Sulit Diubah
DPRD Samarinda Minta OPD Jangan Malu Curhat Soal Minimnya Anggaran dan Fasilitas Pelayanan
Sampah Menumpuk Bukan Melulu Soal Kinerja, DPRD Samarinda Minta Evaluasi Total Armada DLH
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:39 WIB

RS Bhakti Nugraha Samarinda Tutup Permanen, DPRD Pastikan Layanan Kesehatan Warga dan Nasib Nakes Aman

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:38 WIB

Sektor Wisata Alam Samarinda Mati Suri, DPRD Desak Pemkot Garap Serius Gunung Steling hingga Sungai Karang Mumus

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:35 WIB

DPRD Samarinda Desak OPD Segera Tindak Perusahaan Peraih Rapor Merah Lingkungan dari KLHK

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:33 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemerintah Bina Relawan Lalu Lintas: Beri ID Card Resmi dan Jaminan Kesehatan

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:31 WIB

Zonasi Kerap Diabaikan, DPRD Samarinda Sebut Pola Pikir ‘Sekolah Favorit’ Masih Sulit Diubah

Berita Terbaru