Infonusa.co, Samarinda – Program kuliah gratis “Gratispol” yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Sorotan utama datang dari sisi pembiayaan, mengingat besarnya anggaran yang diperkirakan akan membebani keuangan daerah.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya penyusunan rencana yang komprehensif agar program ambisius ini tidak hanya sekadar menjadi wacana di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam proyeksinya, program Gratispol diperkirakan akan menguras anggaran lebih dari Rp1 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, bahkan bisa meningkat hingga Rp1,5 triliun pada 2030
“Dengan angka sebesar itu, kita perlu pastikan bahwa dana yang digunakan memang benar-benar menghasilkan output yang berkualitas. Ini bukan sekadar soal membiayai kuliah, tapi investasi jangka panjang,” ujar Ananda.
Ia menyatakan bahwa besarnya anggaran harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan pengukuran dampak yang jelas.
“Kami dari DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Tapi yang paling penting, program ini harus punya indikator keberhasilan yang bisa diukur secara transparan,” tegasnya.
Ananda juga menekankan bahwa Gratispol tidak bisa dijalankan hanya oleh Pemprov. Perguruan tinggi mitra, baik negeri maupun swasta, harus memastikan kualitas layanan pendidikan tetap terjaga meskipun pembiayaan berasal dari pemerintah daerah.
“Jangan sampai gratis tapi kualitasnya menurun. Ini tantangan besar, dan semua pihak harus terlibat,” katanya.
Program Gratispol dinilai relevan dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menuntut kesiapan SDM lokal yang unggul. Namun, DPRD mengingatkan agar program ini tidak menjadi beban jangka panjang yang justru mengganggu keseimbangan fiskal daerah jika tidak dikelola dengan bijak.
“Pendidikan tinggi gratis adalah langkah maju, tapi harus disertai dengan strategi pengelolaan keuangan, evaluasi berkala, dan pemerataan akses, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan segelintir kelompok,” pungkasnya menjelaskan.(San/Adv/DPRDKaltim)
