Infonusa.co, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, meminta agar direksi baru Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Kaltim tidak hanya hadir sebagai pengisi jabatan, tetapi membawa terobosan yang mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi rampungnya proses seleksi pimpinan baru di sejumlah BUMD, seperti PT Migas Mandiri Pratama Kaltim dan PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera.
“Momentum ini seharusnya menjadi titik awal transformasi kinerja BUMD. Mereka yang dipercaya memimpin harus punya arah yang jelas, tidak boleh lagi ada pola kerja stagnan,” ucap Ananda, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan.
Ia mengapresiasi proses rekrutmen yang berlangsung terbuka dengan tahapan ketat, mulai dari seleksi administrasi hingga presentasi visi dan misi. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan seleksi bukan pada proses, melainkan pada hasil nyata yang bisa dilihat dan diukur.
“Yang dibutuhkan daerah ini bukan jabatan terisi, tapi hasil kerja nyata. Jika hanya jadi pelengkap struktur, maka tidak ada artinya,” lanjutnya.
Ananda mengkritik masih lemahnya inovasi dalam tata kelola BUMD selama ini. Menurutnya, banyak perusahaan daerah yang cenderung pasif dan belum mampu memposisikan diri sebagai entitas bisnis yang kompetitif.
“BUMD jangan jadi tempat parkir anggaran daerah. Mereka harus jadi lokomotif ekonomi yang memberi dampak langsung dan signifikan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal permintaan penyertaan modal dari APBD yang masih kerap diajukan setiap tahun. Menurutnya, ini menjadi indikator kegagalan dalam menciptakan model bisnis yang mandiri dan berkelanjutan.
“Kalau tiap tahun minta tambahan modal, berarti belum ada efisiensi dan perencanaan keuangan yang matang. Ini yang perlu diperbaiki dari akar,” jelasnya.
Proses seleksi tahun ini disebutnya sudah lebih ketat, melibatkan tim independen dan menetapkan syarat tegas seperti batas usia, kualifikasi pendidikan, hingga pengalaman minimal lima tahun memimpin unit usaha. Semua calon juga disyaratkan bebas dari konflik kepentingan.
Ananda menekankan pentingnya rencana kerja jangka pendek dan menengah yang disusun sejak awal. Ia mengusulkan agar kontrak kinerja diberlakukan bagi setiap direksi dan dievaluasi secara berkala, baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD.
“Kalau tidak tercapai target, maka harus berani dievaluasi, bahkan diganti. Kita tak boleh toleransi pada kinerja yang tidak produktif,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia berharap ke depan para pemimpin BUMD tidak hanya sibuk mengurus internal perusahaan, tetapi juga mampu menjalin kemitraan dengan sektor strategis, menarik investasi, dan membawa BUMD Kaltim naik kelas di level nasional.
“Kita perlu BUMD yang bukan sekadar bertahan, tapi bisa menjadi pemain kuat di kancah nasional. Dengan manajemen yang solid, saya yakin itu bukan hal mustahil,” pungkasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
