Infonusa.co, Samarinda -Banjir besar yang kembali melumpuhkan sejumlah wilayah di Kota Samarinda menjadi peringatan keras akan urgensi pembenahan tata kelola lingkungan dan perencanaan kota. Genangan yang menenggelamkan puluhan rumah warga di Loa Janan Ilir serta melumpuhkan akses di Jalan HM Rifadin pascahujan deras pada Senin (12/05/2025), kembali memantik perhatian publik—termasuk DPRD Kalimantan Timur.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa musibah ini bukan semata-mata akibat derasnya curah hujan, melainkan cerminan dari persoalan struktural yang lebih dalam: buruknya tata ruang dan kelalaian dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Darlis Pattalongi mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya sebagai reaksi atas bencana, tetapi sebagai langkah nyata menuju kota yang berkelanjutan dan tangguh bencana.
Darlis sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa kerusakan lingkungan di hulu akibat tambang dan drainase yang buruk jadi penyebab utama banjir Samarinda yang berulang. Dirinya pun menekankan perlunya pendekatan proaktif.
“Kita tidak sedang menghadapi fenomena baru. Ini kejadian yang terus berulang, dan setiap kali itu terjadi, korban selalu masyarakat. Pemerintah tidak boleh lagi melihat ini sebagai hal biasa. Ada persoalan struktural yang mendesak untuk dibenahi,” jelas Darlis.
Lebih lanjut kata Darlis, Samarinda, sebagai ibukota provinsi, seharusnya menjadi contoh mitigasi bencana, bukan langganan banjir. Maka dari itu perlunya untuk dilakukan pembenahan drainase, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan pengawasan pertambangan sebagai solusi jangka panjang.
“Kita butuh kebijakan yang tidak sekadar tambal sulam. Penataan ruang, penertiban tambang, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus dijalankan secara serentak dan terintegrasi,” terangnya.
Dirinya juga menyampaikan keprihatinan terhadap nasib warga yang hingga kini masih bergantung pada bantuan darurat. Meskipun petugas dari BPBD sudah dikerahkan, belum ada kepastian kapan genangan akan surut sepenuhnya.
Darlis pun mengingatkan bahwa jika pendekatan penanggulangan masih bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar masalah, maka bencana serupa akan terus menghantui warga kota.
“Selama tidak ada kemauan politik yang serius untuk memperbaiki sistem dari hulu ke hilir, maka jangan heran jika Samarinda terus menjadi kota langganan banjir. Warga butuh perlindungan, bukan janji,” tukasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
