Infonusa.co, Tenggarong – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Dapil I, Akhmad Akbar Haka Saputra menegaskan perlunya pergeseran paradigma dalam industri hiburan atau showbiz di daerah.
Menurutnya, event hiburan yang bersifat gratis justru bisa melemahkan ekosistem industri hiburan itu sendiri, sementara event berbayar dapat memberikan manfaat ganda: menjaga keberlangsungan usaha para Event Organizer (EO) sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hiburan atau showbiz memang harusnya berbayar, karena kalau gratis itu akan membunuh industri itu sendiri,” ungkapnya pada Minggu (17/8/2025).
Politikus PDIP tersebut menilai, industri hiburan tidak bisa selamanya bergantung pada subsidi pemerintah. Dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ia menekankan pentingnya formula baru agar penyelenggara event (EO) tetap bisa hidup, sementara daerah tetap memperoleh pemasukan dari pajak hiburan.
Namun, dia mengkritisi tingginya pajak hiburan yang diberlakukan di Kukar. “Yang perlu kita revisi, dan ini yang sedang saya cari datanya, apakah benar pajak hiburan di Kukar itu 40 persen? Kalau memang benar, dasar penghitungan 40 persen itu apa? Karena kalau terlalu tinggi, bisa memberatkan EO dan justru mematikan industri. Harus ada formulasi yang seimbang, di mana EO bisa tumbuh, dan daerah tetap dapat PAD,” jelasnya.
Selain itu, Akbar Haka menyoroti dinamika masuknya EO luar daerah yang mulai menggelar event di Kukar. Ia menilai fenomena ini membawa dampak positif sekaligus tantangan. Dari sisi positif, hadirnya EO luar membuka iklim kompetisi yang lebih sehat karena setiap EO memiliki gaya kerja dan konsep berbeda.
“Kalau Dispar Kukar membuka pitching untuk event besar misalnya Kukarland, maka EO dari berbagai daerah akan berlomba-lomba menghadirkan ide, konsep, dan aktivasi terbaik. Ini bagus untuk membangun atmosfer hiburan yang maju dan beragam. Engagement penonton jadi lebih besar, ekonomi kreatif di sekitar event pun bergerak,” katanya.
Meski begitu, dia tidak menutup mata terhadap dampak negatif yang muncul. Kehadiran EO luar sering kali memunculkan protes dari pekerja hiburan lokal yang merasa tersisihkan. Menurutnya, harus ada regulasi yang jelas agar kompetisi tetap sehat dan melibatkan tenaga kerja lokal secara proporsional.
Untuk itu, Akbar berencana mendorong lahirnya regulasi daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tata kelola event hiburan di Kukar. Regulasi tersebut nantinya dapat memastikan setiap event berbayar, baik yang digelar oleh EO lokal maupun luar, memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
“Minimal harus ada perda di Kukar yang mengatur event berbayar. Pemerintah juga harus menyiapkan tempat yang representatif, perizinan dipermudah, dan tata kelolanya jelas. Kalau semua ini berjalan, industri hiburan bisa berkembang sehat, PAD bertambah, dan masyarakat merasakan dampak ekonominya,” ujarnya.
Politikus muda tersebut yang juga berlatar belakang seniman menekankan, konser musik dan event hiburan skala besar adalah salah satu cara paling efektif menarik massa dalam jumlah puluhan ribu dalam waktu singkat. Efek dominonya besar, mulai dari okupansi hotel, pedagang makanan, penjual bensin, bahkan warung-warung kecil ikut merasakan perputaran ekonomi.
“Event hiburan ini bukan sekadar tontonan, tapi juga penggerak ekonomi masyarakat. Jadi harapan kami, showbiz di Kukar harus didorong menjadi industri berbayar yang sehat dan berkelanjutan,” tutupnya. (Adv)
