Ahmad Yani Tegaskan Komitmen DPRD Kawal Proses Pemekaran Desa

- Jurnalis

Rabu, 18 Juni 2025 - 07:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ahmad Yani Anggota DPRD Kukar Komisi IV. (Info Nusa)

Ahmad Yani Anggota DPRD Kukar Komisi IV. (Info Nusa)

Infonusa.co, Tenggarong – DPRD Kukar terus mendorong percepatan pengesahan desa persiapan menjadi desa definitif. Hal ini ditegaskan oleh Anggota DPRD Kukar, Ahmad Yani, usai Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang III pada Rabu (18/6/2025).

Kata dia, pembentukan desa-desa baru melalui mekanisme pemekaran sangat penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan.

“Kita harap, semua Pansus bekerja dengan baik dan tidak terlalu lama. Satu hingga dua bulan itu harus disahkan. Karena secara titik koordinat dan lokasi sudah jelas, dan sudah ada perbup pembentukan desa persiapannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tugas Pansus tinggal menyelaraskan dan mengharmonisasi raperda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kelayakan administrasi dan substansi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

“Kalau sudah perda, maka desa tersebut resmi jadi desa definitif. Artinya, pemerintah wajib menyiapkan dana desa, infrastruktur, dan fasilitas lainnya. Bahkan kita berharap, desa yang baru justru lebih baik dari desa induknya,” katanya.

Menurut Yani, semangat utama dari pembentukan desa baru adalah memperbaiki pelayanan dan mempercepat pembangunan yang belum merata.

Ia menegaskan, komitmen DPRD Kukar untuk ikut mengawasi langsung kerja-kerja pansus agar proses ini tidak berlarut-larut.

“Kami harap, desa-desa baru ini tidak hanya legal secara administrasi, tapi juga mampu menjadi lokomotif ekonomi di wilayahnya. Infrastruktur hadir, masyarakat merasakan kemajuan, dan desa benar-benar menjadi pusat pertumbuhan yang baru,” lanjutnya.

Dewan Dapil VI tersebut, juga mengakui bahwa pengesahan desa baru tentu akan menambah beban fiskal daerah.

Namun, ia menilai bahwa beban tersebut adalah konsekuensi logis dari komitmen besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar.

“Desa yang dulu dianggap terisolir kini punya harapan baru. Dan itu intinya, bagaimana desa hasil pemekaran ini nantinya bisa kita andalkan dan jadi kebanggaan bersama,” pungkasnya. (Adv)

Berita Terkait

DPRD Kukar Komitmen Kawal Aspirasi Masyarakat Loa Kulu Kota
Sugeng Hariadi Minta BPJS Perluas Cakupan Penyakit, Bukan Naikkan Tarif
Muhammad Idham Desak Pemerataan Alokasi Anggaran Pembangunan di Kukar
DPRD Kukar Tekankan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Muara Jawa
Ketua DPRD Kukar Tekankan Pentingnya Pengelolaan Profesional Kawasan Kuliner
DPRD Kukar Soroti Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Muara Muntai
Ketua DPRD Kukar Minta Program Rp150 Juta per RT Dikaji Ulang
Ketua DPRD Kukar Desak Evaluasi HGU PT BDA
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 6 September 2025 - 18:22 WIB

DPRD Kukar Komitmen Kawal Aspirasi Masyarakat Loa Kulu Kota

Sabtu, 6 September 2025 - 17:11 WIB

Sugeng Hariadi Minta BPJS Perluas Cakupan Penyakit, Bukan Naikkan Tarif

Sabtu, 6 September 2025 - 17:02 WIB

Muhammad Idham Desak Pemerataan Alokasi Anggaran Pembangunan di Kukar

Sabtu, 6 September 2025 - 16:59 WIB

DPRD Kukar Tekankan Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Muara Jawa

Sabtu, 6 September 2025 - 16:39 WIB

Ketua DPRD Kukar Tekankan Pentingnya Pengelolaan Profesional Kawasan Kuliner

Berita Terbaru