Infonusa.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan kenaikan nominal Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2025 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagai wujud peningkatan komitmen dalam mendorong kualitas pendidikan dasar.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang juga menegaskan bahwa program BOSDA tetap berjalan berdampingan dengan program “Gratis Sekolah” tanpa tumpang tindih dengan skema beasiswa lainnya.
“BOSDA tahun ini naik signifikan. Untuk SD dari Rp750 ribu menjadi Rp1 juta per siswa, dan untuk SMP dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta. Ini belum termasuk bantuan seragam dan kebutuhan lainnya,” jelas Agusriansyah.
Menurutnya, peningkatan ini merupakan bentuk perhatian Pemprov terhadap pembiayaan pendidikan yang semakin kompleks. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya pendataan yang tepat dan valid, agar tidak terjadi salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
Selain BOSDA, ia juga menjelaskan bahwa program “Gratis Sekolah” merupakan kebijakan mandiri dari Pemerintah Provinsi dan tidak berkaitan langsung dengan bantuan pendidikan dari kabupaten/kota. Program ini, lanjutnya, diarahkan untuk jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK) dan sebagian untuk pendidikan tinggi.
“Ini program provinsi, tidak berbenturan dengan program beasiswa kabupaten/kota. Tapi tentu tetap ada aturan mainnya, seperti larangan penerima ganda agar bantuan bisa menyebar lebih merata,” jelasnya.
Agusriansyah menggarisbawahi perbedaan mendasar antara BOSDA dan Gratis Sekolah. BOSDA disalurkan ke satuan pendidikan untuk menunjang operasional, sedangkan Gratis Sekolah ditujukan langsung untuk meringankan beban biaya siswa, seperti SPP atau iuran pendidikan lainnya.
“Keduanya berbeda bentuk. Jadi bisa berjalan beriringan, asalkan tidak ada tumpang tindih dengan bantuan dari lembaga lain yang memiliki sasaran yang sama,” tegasnya.
Ia pun menekankan pentingnya integrasi data antarlembaga agar distribusi program tidak menimbulkan ketimpangan atau kecemburuan sosial di masyarakat.
“Transparansi sangat penting. Semua harus berbasis data. Kami di legislatif akan terus mengawal agar alokasi anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Agusriansyah mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim dalam memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan, khususnya dari sisi pendanaan. Namun, ia juga mengingatkan agar komitmen tersebut dijaga secara berkelanjutan, terutama dalam peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan efisiensi program.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jangan hanya kuat di awal, tapi harus konsisten sampai ke hasil akhirnya,” pungkasnya.
(San/Adv/DPRDKaltim)
