Infonusa.co, Samarinda – Meski Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat kontribusi ekonomi yang signifikan di regional Kalimantan, nyatanya kesejahteraan warga belum sepenuhnya tercermin dari capaian tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, yang menyoroti ketimpangan antara kekuatan ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat.
“Kaltim ini motor ekonomi Kalimantan, tapi kenapa masih banyak warga yang menganggur dan hidup dalam kemiskinan? Ini ironi yang tidak bisa kita biarkan,” kata Afif saat ditemui, Rabu (03/07/2025).
Menurutnya, meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim menyumbang hampir setengah dari total PDRB Kalimantan, tingkat pengangguran dan kemiskinan di daerah ini masih tergolong tinggi. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memang turun dari 6,11% pada 2023 menjadi 5,78% di tahun 2024, namun jumlah warga miskin masih mencapai lebih dari 220 ribu jiwa. Sementara itu, angka pengangguran terbuka tetap berada di atas rata-rata nasional.
“Ini menjadi tanda bahaya. Kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjamin kesejahteraan jika tidak dibarengi dengan pemerataan akses ekonomi,” jelasnya.
Afif juga menyoroti belum optimalnya pendapatan daerah dari sektor “lain-lain pendapatan sah” yang hanya mencapai 72,2% dari target lebih dari Rp200 miliar. Ia mempertanyakan efektivitas badan usaha milik daerah (BUMD) yang seharusnya menjadi pendorong kemandirian ekonomi daerah.
“Kalau BUMD tak kunjung menunjukkan hasil signifikan, ya perlu dievaluasi total. Bahkan jika perlu, ganti kepemimpinannya,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Lebih jauh, ia menyoroti program belanja daerah yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan warga. Salah satunya adalah program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik yang dinilai masih minim hasil. Ia mendesak agar pemerintah menyampaikan data detail terkait jumlah rumah yang sudah diperbaiki, baik lewat APBD maupun skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2,5 triliun lebih, Afif menilai angka tersebut mencerminkan lemahnya serapan anggaran serta masih banyaknya potensi yang belum digarap untuk mendongkrak perekonomian lokal.
“SiLPA sebesar itu menandakan ada peluang yang terlewat. Padahal bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, atau mempercepat layanan publik,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Afif mendorong pemerintah menggandeng kampus dan lembaga riset lokal dalam perumusan kebijakan berbasis data dan inovasi. Menurutnya, integrasi hasil riset ke dalam pembangunan bisa menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberi efek nyata bagi kesejahteraan warga.
“Kalau hasil penelitian dari perguruan tinggi bisa kita gunakan dalam perencanaan pembangunan, maka langkah kita akan lebih presisi, dan dampaknya langsung ke rakyat,” pungkasnya.
(San/Adv/DPRDKaltim)
