Samarinda – Distribusi guru tidak merata sampai ke daerah pedalaman, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Rusman Ya’qub minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memperhatikan guru di daerah pelosok.

Hal ini ia ungkapkan karena banyaknya satuan pendidikan yang mengisi data pokok pendidikan (Dapodik) harus sesuai dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Oleh sebab itu, ia menyarankan satuan pendidikan supaya mengisi informasi mengenai segala kebutuhannya dengan benar pada dapodik.

“Supaya ketika pemerintah menyusun formasi guru, itu sudah berdasarkan klasifikasi dan klusternya,” kata Rusman, sapaan akrabnya.

Ia juga menjelaskan, sebenarnya untuk mendeteksi jumlah guru di Kaltim tidak terlalu sulit, mengingat jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Benua Etam tidak sampai ribuan, sehingga pemerintah bisa dengan mudah mengidentifikasi apa saja yang kurang di sekolah.

Jika sudah dapat memetakan, sambung Rusman, pemerintah bisa membuka formasi guru untuk bidang studi tertentu dengan syarat yang lulus akan ditempatkan di daerah pinggiran.

“Sehingga ketika dia lulus nanti, tidak ada intervensi untuk harus ditempatkan di dalam kota. Karena kalau soal ini, kadan mereka membuat pernyataan di atas kertas, tetapi faktanya mereka lobi-lobi untuk ditempatkan di kota juga. Padahal tenaga mereka sangat diperlukan di desa-desa,” ujar Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Berkaca dari permasalahan tersebut, Rusman menyarankan agar Pemprov Kaltim dapat memperhatikan guru-guru yang ada di pelosok. Pemerintah perlu meningkatkan insentif guru yang ada di pelosok.

“Jadi ada rangsangan untuk bertahan di tempat yang dia ditempatkan,” tutupnya. (MR/ADV/DPRD KALTIM)