Infonusa.co, Samarinda – Ketimpangan pembangunan kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) setelah terungkap masih adanya empat desa tertinggal di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Temuan ini dinilai sebagai indikator nyata bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan di seluruh penjuru Benua Etam.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pembangunan, terutama di kawasan pedalaman. Menurutnya, daerah-daerah terpencil kerap luput dari perhatian, padahal memiliki kebutuhan dasar yang sama mendesaknya.
“Pembangunan yang adil harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di pelosok,” tegas Yonavia.
“Keberadaan desa tertinggal menunjukkan adanya aspek yang perlu diperbaiki dalam proses pembangunan. Pertanyaannya bukanlah telah dilaksanakannya suatu program, melainkan apakah manfaatnya telah benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” timpalnya.
Yovania menyebutkan bahwa empat desa di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kaltim, yaitu Tanjung Soke, Gerunggung, Deraya, dan Lemper, sampai saat ini masih berstatus desa tertinggal.
Ia meminta agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten segera merumuskan strategi terpadu untuk mengatasi permasalahan desa tertinggal, yang membutuhkan kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
“Kita butuh kerja sama semua pihak. Tidak bisa hanya satu pihak yang bergerak. Ini soal komitmen untuk pemerataan pembangunan,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Ia menyebut perjuangan untuk pembangunan di pedalaman adalah bagian dari tanggung jawab moralnya sebagai wakil rakyat. (San/Adv/DPRDKaltim)
