Yenni Eviliana Dorong Transaksi Digital, Dinilai Lebih Praktis dan Minim Risiko

- Jurnalis

Selasa, 16 Desember 2025 - 18:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana

Infonusa.co, Samarinda – Upaya pemerintah daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser dalam memperluas penggunaan transaksi non-tunai terus diperkuat. Sistem pembayaran digital seperti QRIS dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong modernisasi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menilai transformasi ke arah pembayaran non-tunai merupakan langkah yang relevan dengan perkembangan teknologi dan pola aktivitas ekonomi saat ini. Menurutnya, transaksi digital menawarkan kemudahan yang tidak dimiliki sistem tunai konvensional.

“Dengan non-tunai, orang tidak perlu membawa uang banyak. Prosesnya juga lebih cepat dan praktis,” kata Yenni.

Ia menambahkan, dari sisi keamanan, pembayaran digital dinilai mampu menekan potensi risiko kehilangan uang maupun tindak kriminal di ruang publik. Meski begitu, Yenni mengingatkan bahwa perubahan kebiasaan masyarakat tidak bisa dilakukan secara instan.

“Tidak semua masyarakat siap langsung beralih. Masih ada yang nyaman dengan uang tunai, terutama di daerah. Karena itu, penerapannya harus bertahap dan disesuaikan dengan kondisi,” jelasnya.

Yenni juga menekankan pentingnya peningkatan literasi digital seiring dorongan penggunaan transaksi non-tunai. Edukasi yang berkelanjutan, menurutnya, akan membantu masyarakat memahami manfaat serta cara penggunaan sistem pembayaran digital secara aman.

Ia berharap penguatan ekosistem transaksi non-tunai di PPU dan Paser tidak hanya mempermudah aktivitas ekonomi, tetapi juga mendorong terciptanya sistem keuangan daerah yang lebih transparan, modern, dan efisien.

(Ina/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen
DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak
Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan
DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim
Data Aset Pemkot Samarinda Masih Misterius, DPRD: Jangan Sampai Baru Ribut Pas Ada Sengketa Tanah!
Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta
Parkir Pembeli Meluber ke Jalan Juanda, DPRD Samarinda Ingatkan Pengusaha Wajib Siapkan Lahan Parkir
Godok Raperda TBC dan HIV/AIDS, DPRD Samarinda Siapkan Aturan untuk Libatkan Warga secara Masif
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:58 WIB

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:57 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:55 WIB

Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:53 WIB

DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:49 WIB

Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta

Berita Terbaru