Infonusa.co, Samarinda – Rencana pemekaran wilayah Kecamatan Samarinda Utara kembali masuk dalam radar pembahasan DPRD Kota Samarinda. Dengan luas wilayah mencapai 229,52 kilometer persegi dan populasi lebih dari 119 ribu jiwa, kawasan ini dinilai memenuhi syarat geografis dan demografis untuk dimekarkan demi mendekatkan pelayanan publik.
Kendati demikian, Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan pembentukan kecamatan baru tidak boleh sekadar didasarkan pada luas daerah atau jumlah penduduk semata. Kelayakan administratif dan kekuatan fiskal daerah menjadi faktor penentu utama yang sedang didalami.
”Yang jelas rencana ini masih dianalisis dulu, seberapa jauh kelayakannya di lapangan,” ujar Helmi.
Helmi mengingatkan, pemekaran wilayah otomatis membawa konsekuensi belanja rutin yang besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemkot Samarinda harus memperhitungkan secara matang kesiapan dana pembangunan kantor baru, sarana dan prasarana pendukung, hingga ketersediaan logistik operasional pemerintahan.
”Karena dengan adanya pemekaran tentu akan langsung berdampak dan mempengaruhi komposisi pembiayaan daerah,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Samarinda memastikan siap memberikan dukungan penuh apabila hasil kajian mendalam dari Komisi I bersama pemkot menunjukkan bahwa pemekaran tersebut benar-benar memenuhi aturan perundang-undangan dan memberi manfaat nyata bagi warga.
”Nanti kita diskusikan bersama sejauh mana kesiapan logistik, regulasi, dan manfaatnya bagi masyarakat. Kalau memang memenuhi syarat, lembaga dewan pasti support,” pungkas Helmi. (San/Adv)
