Infonursa.co, Kukar – Hingga tahun 2025, harapan warga Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) untuk menikmati akses jalan yang layak menuju Kukar dan Samarinda masih harus ditunda. Jalan poros utama yang dikenal sebagai Trans Kalimantan itu, kembali menjadi sorotan akibat kondisi kerusakannya yang kian memprihatinkan.
Bagi masyarakat yang bergantung pada jalur darat ini, perjalanan bukan hanya soal jarak, tetapi juga perjuangan menghadapi medan berat, terutama selepas perbatasan Kutai Kartanegara menuju Kubar.
Di tengah keluhan yang terus berdatangan, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa jalan tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat. Statusnya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan dari Menteri PUPR, yang membuat pengelolaannya berada di luar ranah pemerintah daerah.
Meski upaya perbaikan terus dilakukan melalui tiga kontrak pekerjaan setiap tahunnya—yakni ruas Kukar ke SP1, SP1 ke Simpang Gusi, dan Simpang Gusi ke Simpang Kalteng—kendala klasik masih membayangi. Luasnya wilayah dan terbatasnya anggaran membuat pekerjaan perbaikan belum mampu menjangkau seluruh titik kerusakan.
Kondisi ini menyisakan tantangan besar bagi konektivitas dan pemerataan pembangunan di kawasan pedalaman Kalimantan Timur, sementara warga hanya bisa berharap perbaikan tidak lagi sekadar janji.
“Pemerintah provinsi sudah menyampaikan persoalan ini kepada anggota DPR RI. Namun, dari delapan anggota DPR RI dari daerah ini, tidak ada yang berada di Komisi V yang membidangi infrastruktur,” jelas Ekti.
Ia juga menekankan, bahwa masyarakat perlu memahami bahwa jalan tersebut berstatus sebagai jalan pusat. Oleh karena itu, keluhan terkait perbaikan jalan seharusnya ditujukan kepada pemerintah pusat.
Sebagai salah satu pimpinan DPRD Kaltim dari daerah pemilihan (dapil) Kubar dan Mahulu, Ekti Imanuel terus berupaya berkomunikasi dengan internal partainya yang memiliki perwakilan di DPR RI.
Tujuannya adalah agar persoalan jalan ini dapat mendapatkan perhatian lebih dan dianggarkan dalam skala yang lebih besar. Sebagai bentuk kepedulian, Ekti menambahkan, telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperlihatkan kondisi daerah kampung halamannya dengan cara, memanfaatkan media sosial seperti TikTok untuk mengunggah video kondisi jalan agar mendapat perhatian lebih luas.
“Kami di internal partai tidak tinggal diam dan terus memperjuangkan anggaran untuk perbaikan jalan ini, meskipun prosesnya membutuhkan waktu,” paparnya.
Diakhir, pihaknya akan memastikan dan terus berupaya maksimal agar permasalahan jalan rusak di wilayah tersebut dapat segera ditangani, sehingga masyarakat Kubar dan Mahulu dapat menikmati infrastruktur yang lebih baik.
(San/Adv/DPRDKaltim)
