Tingginya Angka Anak Tidak Tempuh Penddikan Formal di Kaltim, Darlis Sebut Perusahaan Perlu Beri Kontribusi.

- Jurnalis

Jumat, 20 Juni 2025 - 12:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

Infonusa.co, Samarinda — Kalimantan Timur (Kaltim) dikenal sebagai lumbung kekayaan alam dengan tanah yang dipenuhi tambang emas hitam, kebun sawit yang membentang luas, serta ladang minyak yang menopang ekonomi daerah. Namun di balik citra megah itu, tersimpan potret buram yang menyayat, yakni ribuan anak tumbuh tanpa pernah merasakan pendidikan formal.

Laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 mengungkap bahwa lebih dari 30 ribu anak di Kaltim belum pernah duduk di bangku sekolah. Ironisnya, angka tertinggi justru datang dari daerah yang dikenal kaya dan berkembang.

Kutai Timur (Kutim) mencatat sekitar 9 ribu anak tak bersekolah, disusul Kutai Kartanegara (Kukar) sebanyak 5 ribu, dan bahkan Kota Samarinda yang merupakan jantung pemerintahan provinsi, menyumbang 4 ribu anak.

Kondisi tersebut memperlihatkan jurang ketimpangan yang nyata. Meski dikelilingi potensi ekonomi yang melimpah, wilayah-wilayah tersebut belum berhasil menjadikan pendidikan sebagai hak dasar yang dijamin untuk semua.

Baik program pemerintah maupun peran dunia usaha dinilai belum mampu menjangkau mereka yang terpinggirkan. Di tengah limpahan sumber daya, ribuan anak Kaltim justru tumbuh dalam keterbatasan harapan.

Melihat kondisi yang miris tersebut, Sekertaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Darlis Pattolongi angkat bicara. Dirinya menilai, biaya hidup yang terbilang tinggi menjadi alasan beberap keluarga tidak fokus pada pendidikan anaknya demi mempertahan keutuhan hidup yang sulit diraih.

“Kami di Komisi IV kebetulan mengawal persoalan lingkungan hidup di
perusahaan-perusahaan, maka dari itu kami meminta perusahaan untuk berpartisipasi dengan menyalurkan CSR-nya dalam bentuk beasiswa,” jelasnya.

Dengan hadirnya program dari pemerintah terkait biaya pendidikan yang gratis, Darlis mendorong perusahaan hadir dalam membantu biaya hidup masyarakat.

“Jadi biarlah APBD membiayai pendidikan, untuk perusahaan-perusahaan berpartisipasi dalam bentuk living cost. Misalnya bantuan transportasi, bantuan akomodasi, dan sebagainya,” urainya

Dengan demikian, Darlis harap amadanya Sinergitas antara pemerintah dan perusahan agar dapat menopang anak anak untuk dapat melaju bersama dalam duni pendidikan saat ini. (San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan
Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar
Kredit Kukar Idaman Terbaik Ditargetkan Meluncur Tahun Ini, Skema Masih Dibahas
Dinsos Kukar Buka Kesempatan bagi Warga Lain Lewat Evaluasi Bantuan Permakanan
Disketapang Kukar Bidik 20 Kawasan untuk Perluasan Budidaya Sorgum dan Jelai
Disketapang Kukar Evaluasi Ukuran Lantai Jemur Portable agar Sesuai Lahan Petani
Lahan Gambut Hulu Kukar Jadi Perhatian, BPBD Kaji Peluang Modifikasi Cuaca
Pemkab Kukar Koordinasikan Dukungan Lintas OPD untuk HSN 2026
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:20 WIB

Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:18 WIB

Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:16 WIB

Kredit Kukar Idaman Terbaik Ditargetkan Meluncur Tahun Ini, Skema Masih Dibahas

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Dinsos Kukar Buka Kesempatan bagi Warga Lain Lewat Evaluasi Bantuan Permakanan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:47 WIB

Disketapang Kukar Bidik 20 Kawasan untuk Perluasan Budidaya Sorgum dan Jelai

Berita Terbaru

Foto: Sekda Kukar, Sunggono.

Pemkab Kukar

Kukar Matangkan Lokasi Lomba dan Kontingen Jelang MTQ Kaltim

Jumat, 16 Okt 2026 - 19:27 WIB