Terkait Penertiban Pasar Subuh, Adnan Himbau Pemkot Untuk Beri Perhatian ke Pedagang

- Jurnalis

Jumat, 16 Mei 2025 - 17:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPRD kota Samarinda, Adnan Faridhan

Anggota Komisi I DPRD kota Samarinda, Adnan Faridhan

Infonusa.co, Samarinda – Penertiban terhadap pedagang yang beraktivitas di atas lahan pribadi di Samarinda kembali menjadi sorotan publik. Langkah tegas Pemerintah Kota mendapat dukungan dari kalangan legislatif, namun tak lepas dari catatan penting.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Adnan Faridhan, menyatakan dukungannya terhadap upaya penegakan aturan tersebut, namun menegaskan bahwa aspek kemanusiaan tidak boleh diabaikan.

Dirinya menilai, dalam setiap proses penertiban, pendekatan yang humanis dan dialogis perlu dikedepankan agar tidak menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat.

“Yang mengajukan permohonan relokasi itu adalah pemilik lahan, dan ternyata lahan itu adalah lahan pribadi. Saya rasa ranahnya Pemkot tidak salah dalam penertiban ini,” ucap Adnan, pada Jumat (16/05/2025)

Menurutnya, jika terjadi dugaan penyerobotan lahan, maka proses hukum harus ditempuh sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya ditangani oleh aparat penegak hukum sebelum adanya eksekusi.

“Kalau penyerobotan lahan, harusnya dilaporkan ke pihak berwajib, yaitu kepolisian. Baru jika mediasi gagal, bisa lanjut ke pengadilan dan dieksekusi berdasarkan putusan hukum,” tambahnya.

Meskipun mendukung ketegasan pemerintah, Adnan juga menyoroti dampak sosial dari penertiban tersebut. Ia meminta Pemkot mempertimbangkan keberlangsungan hidup para pedagang yang terdampak.

“Saya mendukung Pemkot dalam hal penertiban, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana pedagang-pedagang ini bisa menyambung hidup. Mereka jualan hari ini untuk hidup besok,” papar Adnan.

Adnan juga menyoroti kondisi perekonomian saat ini yang sedang lesu. Penertiban tanpa solusi alternatif berpotensi memperburuk kondisi masyarakat kecil.

“Ekonomi kita sedang hancur-hancurnya, daya beli turun. Jangan sampai kita mengubur mereka lebih dalam,” tuturnya.

Ia pun mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat DPRD Samarinda akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas lebih lanjut persoalan ini bersama pihak terkait.

“Sepertinya dalam beberapa hari ini akan ada RDP membahas masalah ini,” tutupnya.

(Ikhsan/Adv)

Berita Terkait

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027
Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027
Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda
Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027
Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​
Kabel Hilang Akibatkan Jembatan Gelap, DPRD Samarinda Dorong Perbaikan LPJU Achmad Amins Masuk APBD Perubahan
Laporan Kekerasan Anak Turun Drastis, Sri Puji Minta Pemkot Tetap Waspada Fenomena Gunung Es
Cegah Intrusi Air Laut, Helmi Abdullah Minta Warga Bijak Gunakan Air dan PDAM Jaga Produksi
Berita ini 52 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:22 WIB

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:18 WIB

Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:15 WIB

Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:14 WIB

Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:11 WIB

Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​

Berita Terbaru