Infonusa.com,Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali dihadapkan dengan persoalan keberadaan anak jalanan (anjal) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di jalan-jalan di Kota Tepian.
Hal tersebut pun menjadi perhatian serius bagi Legislator kota Samarinda, mengingat tidak adanya wadah penampungan yang memadai bagi Anjal dan ODGJ tersebut.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan sebagian besar anjal dan ODGJ di Samarinda bukan merupakan warga asli kota. Hal ini menambah kompleksitas dalam penanganan mereka.
“Meskipun Dinas Sosial dan Satpol PP telah melakukan upaya penertiban, namun terkendala minimnya tempat penampungan,” ucapnya.
Puji juga menjelaskan, kewenangan pengelolaan panti sosial berada di tangan pemerintah provinsi, sehingga Pemkot Samarinda mengalami kendala dalam pembinaan dan rehabilitasi anjal dan ODGJ.
“Pernah terjadi pemulangan warga Makassar ke daerah asal, namun pembiayaannya ditanggung oleh Pemkot Samarinda. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan,” ungkapnya.
Menyikapi permasalahan ini, Puji mengusulkan agar Pemkot Samarinda menjalin kerjasama dengan berbagai pihak melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).
Selain MoU, Puji juga mendorong agar Pemkot Samarinda dapat menyediakan lahan atau lokasi untuk pembangunan panti sosial.
“Pembangunan panti sosial menjadi solusi permanen untuk mengatasi permasalahan anjal dan ODGJ di Samarinda,” pungkasnya. (Ikhsan/ADV/DPRD Samarinda)
