Infonusa.co, Samarinda – Ketua Pansus RPJMD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa arah pembangunan provinsi harus menjangkau lebih luas dari sekadar sektor pendidikan.
Dalam pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ia menekankan pentingnya keseimbangan program antara pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur.
“Fokus kita tidak bisa hanya pada satu sektor. Pendidikan memang penting, tapi kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur juga harus menjadi prioritas,” ujar Syarifatul.
Ia menilai, program seperti GratisPol patut diapresiasi karena memberikan akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat. Namun, dalam konteks pembangunan jangka menengah, pendekatan yang menyeluruh tetap menjadi kunci.
Syarifatul juga menyampaikan pentingnya keakuratan data dalam pelaksanaan program, khususnya dalam tahap Perjanjian Kerja Sama (PKS). Validasi data penerima manfaat dianggap esensial untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran.
“Kalau data sudah akurat, kita bisa lebih tepat menghitung kebutuhan anggaran. Tapi yang terpenting, jangan sampai satu sektor mendominasi anggaran hingga mengorbankan yang lain,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa program ambisius tetap harus diiringi dengan pertimbangan kapasitas fiskal daerah. Meski mendukung pembiayaan pendidikan hingga tingkat S3, ia menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan kejelasan target.
“Secara umum bantuan Rp5 juta per mahasiswa sudah sesuai. Memang ada pengecualian seperti kedokteran yang biayanya lebih tinggi, tapi hal itu masih dalam kendali,” ucapnya.
Penegasan Syarifatul ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Kaltim ingin pembangunan yang lebih merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ia memastikan DPRD akan terus mengawal program-program prioritas agar pelaksanaannya tidak berat sebelah.
“Pembangunan daerah harus bersifat holistik. Semua sektor saling terkait dan harus berjalan bersama. Ini tentang memastikan kesejahteraan masyarakat secara utuh, bukan hanya sebagian,” tutupnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
