oleh Aulia Wanda Devania
Peserta LK III BADKO HMI JABODETABEK-BANTEN
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, terutama dalam hal Perikanan dan Pertaniannya. Pemerintah masing-masing daerah sudah mengupayakan banyak bentuk pengelolaan hasil SDA yang menjadi ciri khas setempat untuk menopang ekonomi Masyarakat di lingkup yang kecil. Namun, mengapa Indonesia masih disebut sebagai negara yang belum maksimal ketahanan pangannya?
Kita coba bahas dalam lingkup yang paling sederhana. Petani, nelayan, hingga pembudidaya di Indonesia umumnya sudah menjadi target pemberdayaan oleh instansi setempat. Berbagai program telah disusun sedemikian rupa sebagai Upaya meningkatkan ketahanan pangan di daerah. Namun, TSO program tidak mendapatkan output berkelanjutan dari program yang disusun contohnya seperti kemandirian modal dan pasar yang menguntungkan. Dua hal ini adalah output yang sangat krusial bagi keberlanjutan para petani, nelayan dan pembudidaya.
Kemandirian modal meliputi berbagai aspek seperti kemampuan pengelolaan keuangan dan perhitungan masa tanam hingga panen. Di dalam NDP HMI, dijelaskan bahwa intuisi itu penting karena merupakan sebuah titik maksimal (sampai) dari kombinasi pengalaman dan instrument pengetahuan lainnya. Artinya, Masyarakat harus dibekali ilmu pengetahuan tentang apa yang sedang dikerjakannya dan harus sering mencoba berbagai metode budidaya hingga perawatannya. Ketika Masyarakat sudah sampai pada taraf kesadaran universal, maka kesejahteraan sudah tentu akan menjadi elemen yang mendampinginya.
Kemudian pasar yang menguntungkan juga menjadi hal penting bagi pelaku budidaya. Hal ini dikarenakan dalam proses budidaya dan penangkapan, banyak elemen Masyarakat yang terlibat di dalamnya. Semua bergantung pada nilai panen yang dikumpulkan untuk kemudian di distribusikan. Dalam realitanya, harga bahan pokok yang naik tidak turut menaikkan pendapatan para pembudidaya. Dalam proses jual beli, para petani, nelayan, dan pembudidaya menjual ke pengepul untuk kemudian dikirimkan ke seluruh pasar yang ada. Artinya, mereka akan sulit mencapai taraf Sejahtera. Harga yang terus naik, tapi upah dan penjualan yang mereka terima tetap pada harga minimum.
Dalam kondisi seperti ini, para petani, nelayan, dan juga pembudidaya sering kali kesulitan memasarkan hasil panen di pasar domestik akibat dominasi pengepul dan harga rendah, sementara ekspor komoditas bernilai tinggi seperti perikanan (gurita, rajungan) tetap dilakukan dengan volume signifikan untuk harga stabil. Meskipun produksi beras surplus hingga 3,7 juta ton pada 2025 dan impor beras turun drastis menjadi hanya 119 ribu ton (Januari-April) dari Thailand, India, Vietnam ekspor beras sendiri minimal (hanya 60 kg di April) ketergantungan rantai pasok tidak efisien tetap mendorong siklus di mana pangan lokal kurang terserap optimal. Dalam roda siklus ekonomi ini, akan lebih baik membayar petani kita dengan harga yang lebih layak dibandingkan dengan membeli kembali bahan pokok yang masih diimpor negara luar.
Mengapa kemudian hal ini menjadi sangat penting untuk dibahas? karena kecelakaan penyusunan konsep pasar bagi Masyarakat menengah bawah ini sangat mempengaruhi banyak aspek seperti kurva peningkatan kesejahteraan yang melambat. Saya menyebutnya sebagai kejahatan negara yang telah gagal memberikan keadilan dalam proses jual beli kepada produsen. Mengingat bahwa ketahanan pangan itu tidak ditopang oleh kegiatan industry, pertambangan, atau proyek besar lainnya. Melainkan dari kegiatan budidaya tanaman, perikanan tangkap, budidaya hewani, dan pengolahan hasil pertanian maupun peternakan.
Kesimpulan yang bisa saya tarik ialah pemerintah seharusnya memusatkan seluruh proses jual beli untuk kebutuhan lokal terlebih dahulu. Kita tidak harus menjadi negara agrarian yang memiliki stok beras melimpah. Kita hanya cukup menjadi negara mandiri yang memmberi makan rakyatnya dengan hasil tanah air dan memastikan semua orang mendapatkan nutrisi yang lengkap untuk bertahan hidup dari hasil pertanian negerinya sendiri.
Di dalam Sejarah Nusantara, semua kegiatan yang terjadi adalah untuk memberi makan kelompok orang yang kemudian saat ini kita lebih mengenalnya dengan Kebijakan Negara untuk mensejahterakan rakyatnya.
