Infonusa.co, Samarinda – Baru-baru ini di awak media Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda melakukan dorongan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar dapat menyediakan beasiswa pendidikan yang dikhususkan bagi generasi muda Kota Tepian.
Hal ini direspon oleh Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti dirinya mengungkapkan bahwa kenapa ia melihat kebijakan dari Pemerintahan Kota (Pemkot) Samarinda tidak menghadirkan beasiswa pendidikan yang dikhususkan bagi masyarakat Samarinda diantaranya mengenai faktor kemampuan keuangan daerah yang belum cukup.
“Sebenarnya bisa kalau dipaksakan, tetapi kita tidak akan bisa untuk membangun sekolah-sekolah yang terendam banjir dan yang terkena longsor, lalu kita tidak dapat membayar insentif guru dengan pembiayaan yang cukup tinggi. Karena dengan melihat jumlah guru kita di Samarinda merupakan yang terbanyak di Kaltim,” ungkap Puji.
Di informasikan oleh Puji, untuk jumlah guru di Samarinda itu hampir 10 ribuan dan itu mencakup negeri maupun swasta, serta yang harus menerima insentif itu sekitar 7 ribuan lebih termasuk dari Kementerian Agama.
Dirinya melanjutkan untuk dana pendidikan sendiri itu ada sekitar 836 miliar dan itu sudah masuk dalam 20 persen anggaran pendidikan. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah kita dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 tahun 2009 terkait nilai 20 persen itu, karena diluar dari gaji dan tunjangan tapi kenyataan diseluruh Indonesia itu masuk gaji dan tunjangan.
“Jadi bisa dibayangkan dari 800 sekian miliar tadi itu untuk gaji dan tunjangan guru ASN (Aparatur Sipil Negara, Red) , mulai dari tunjangannya sertifikasinya dan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai, Red) nya yang menghabiskan anggaran sekitar 506 miliar, jadi hanya tersisa sekitar 250 sampai dengan 300 miliar untuk pendidikan,” ujarnya.
Puji juga menyampaikan dalam anggaran pendidikan sendiri itu fokus pada pembangunan sekolah dan tahun ada sekitar 17 sekolah yang akan dibangun dan itu memerlukan dana yang besar juga Bantuan Operasional Sekolah (Bosda) dan Bosnas yang cukup tinggi.
Lanjutnya, dengan jumlah penduduk yang besar jumlah sekolah yang besar dan ada satuan pendidikan di Kota Samarinda kurang lebih 803 dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan juga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan kewenangan dan itu dari swasta maupun negeri.
“Tapi sebenarnya dana Bosda kita ada sekitar 240 ribu pertahun per anak untuk (SD), 480 ribu per anak pertahun untuk anak SMP, lalu ada BOP (antuan Operasional Penyelenggaraan, Red) untuk anak-anak Paud dan itu sudah menggerus anggaran banyak belum lagi program-program yang ada, seperti sekolah ramah anak dll,” ucapnya.
Ia melanjutkan, menurutnya dengan gaya konsepsi yang dilakukan oleh bapak Walikota Samarinda sebenarnya dirinya ingin memajukan kesejahteraan guru dengan insentif yang tetap terbayarkan dengan 700 ribu perbulan dari sekitar 7 ribuan lebih guru non ASN (Aparatur Sipil Negara) dan juga pemberian uang THR (Tunjangan Hari Raya) .
Lebih lanjut, sambung Puji jika untuk pembiayaan beasiswa pendidikan sebenarnya sudah menargetkan program hanya saja itu program yang belum terjalankan, yaitu program orang tua asuh yang nantinya program ini melibatkan orang-orang yang secara suka rela untuk memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin.
“Kita sudah melakukan pendataan. Sesuai dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Red) di Samarinda ada sekitar 1.600 KK yang termasuk dalam golongan miskin ekstrem dan pemberian bantuan tersebut wajib kita berikan kepada masyarakat yang benar -benar membutuhkan, khususnya dalam mendapatkan pendidikan,” tutupnya. (Ikhsan/ADV/DPRD Samarinda)
