Infonusa.co, Samarinda – Rencana penerapan sistem parkir berlangganan di Kota Samarinda kembali mendapat perhatian serius dari legislator. DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar besaran tarif tahunan yang dipatok pemkot disesuaikan dengan kemampuan daya beli dan kebiasaan ekonomi riil masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, meminta Pemerintah Kota Samarinda mengevaluasi skema tarif sebelum kebijakan ini diberlakukan secara masif. Sebagaimana yang dibahas, tarif yang diusulkan adalah Rp400 ribu per tahun untuk sepeda motor dan Rp1 juta per tahun untuk pemilik mobil di zona parkir tepi jalan umum.
Meski skema ini diklaim lebih hemat jika dihitung harian, Samri menilai pemerintah perlu realistis melihat kondisi kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban administratif tahunan.
”Perlu kita evaluasi agar jangan sampai program ini justru jadi beban bagi warga. Bayangkan saja, untuk bayar pajak STNK kendaraan yang berkisar Rp250 ribu sampai Rp300 ribu setahun pun kadang ada yang menunggak hingga bertahun-tahun, apalagi sekadar urusan iuran parkir,” ungkap Samri.
Samri khawatir tarif yang dipatok terlalu tinggi akan membuat masyarakat enggan mendaftar, sehingga efektivitas penataan parkir meleset dari sasaran. Selain itu, ia menyoroti celah potensi konflik di lapangan antara pengguna kendaraan yang tidak ikut skema berlangganan dengan para juru parkir (jukir), termasuk absennya instrumen sanksi yang jelas bagi pelanggar.
Di sisi lain, Samri juga mengingatkan agar pemkot gencar menyosialisasikan batasan wilayah operasional parkir berlangganan. Program ini murni hanya berlaku untuk titik-titik parkir di tepi jalan umum di bawah kewenangan pemkot, dan tidak mencakup kawasan parkir pusat perbelanjaan swasta seperti BigMall atau Samarinda Central Plaza (SCP).
”Ini hanya berlaku untuk parkir di pinggir jalan yang menjadi wewenang pemerintah. Sosialisasi batasan wilayah dan mekanismenya harus jelas agar masyarakat tidak bingung,” pungkasnya. (San/Adv)
