Infonusa.co, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mengangkat kekhawatiran terkait praktik pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah yang dinilainya mulai melenceng dari tujuan awal. Alih-alih menjadi ruang pengembangan minat dan bakat, kegiatan tersebut justru berpotensi menjadi celah terjadinya perundungan (bullying) terhadap siswa.
Menurut Darlis, pelaksanaan ekstrakurikuler harus dirancang dengan pendekatan yang inklusif, mempertimbangkan kemampuan fisik, mental, dan finansial setiap siswa. Ia menekankan bahwa kegiatan di luar jam pelajaran tidak boleh menjadi beban, apalagi memicu kesenjangan atau tekanan sosial di kalangan pelajar.
Ia mendorong pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program ekstrakurikuler agar benar-benar menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara menyeluruh.
“Sudah ada kebijakan di sekolah bahwa tidak boleh ada pengaturan-pengaturan tertentu yang menyulitkan siswa. Kami minta sekolah menyelenggarakan ekstrakurikuler sesuai kemampuan siswa,” ujarnya.
Menurutnya, dana BOSNAS dan BOSDA seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler tanpa menambah beban orang tua siswa. Ia mengingatkan agar sekolah tidak memaksakan diri membuat variasi kegiatan yang berbiaya tinggi, yang justru menciptakan tekanan sosial bagi siswa dari latar belakang ekonomi berbeda.
“Kalau sekolah membuat ekstrakurikuler yang mahal, siswa akan ikut-ikutan karena teman-temannya ikut. Padahal kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda-beda,” lanjutnya.
Ia mencontohkan ekstrakurikuler yang membutuhkan seragam khusus atau perlengkapan tambahan seperti make-up, yang menurutnya bisa menimbulkan beban biaya signifikan. Hal ini, katanya, tidak hanya menciptakan ketimpangan tetapi juga membuka ruang perundungan terhadap siswa yang tidak mampu ikut serta.
“Ekstrakurikuler itu penting dalam mendukung prestasi akademik, tapi sekolah harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan jangan sampai menjadi sumber masalah baru,” ungkapnya
Komisi IV DPRD Kaltim pun mendorong pihak sekolah untuk lebih selektif dalam merancang program ekstrakurikuler dan memastikan tidak ada diskriminasi atau tekanan sosial yang timbul akibat pelaksanaannya. (San/Adv/DPRDKaltim)
