Soal Pembangunan IKN, DPRD Kaltim Berhadap BUMN Bisa Jalin KSO dengan Para Kontraktor Lokal

- Jurnalis

Kamis, 18 Mei 2023 - 15:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Bagus Susetyo. (Foto: infonusa.co/ARF/HO)

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Bagus Susetyo. (Foto: infonusa.co/ARF/HO)

Infonusa.co, Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Bagus Susetyo berharap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa jalin kerja sama operasi (KSO) dengan kontraktor lokal dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Untuk saat ini kontraktor lokal hanya dilibatkan sebagai sub kontraktor, dengan keuntungan yang dinilai tipis, sehingga perlu ditingkatkan untuk langsung terlibat KSO dengan BUMN,” ujar Bagus saat diwawancarai awak media, Kamis (18/5/2024).

Ia memaparkan bahwa, kerja sama operasi tersebut bisa dipercayakan ke kontraktor lokal untuk proyek yang nilainya di bawah Rp 100 miliar, sehingga itu bisa sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.

Lebih lanjut, keikutsertaan dan kontribusi dari perusahaan lokal dalam pembangunan IKN Nusantara, ini tentu menjadi harapan besar terhadap manfaat adanya IKN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Kalau yang selama ini terjadi KSO itu diberikan kepada perusahaan swasta nasional,” kata Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Sampai saat ini, sebut Bagus, tidak diketahui mengapa kerja sama itu tak kunjung dilakukan, apakah karena kemampuan dana yang dinilai kurang atau justru tata kelola yang diragukan.

Pihaknya juga mengusulkan pembagian sektor pekerjaan yang sekiranya memungkinkan dilaksanakan oleh perusahaan lokal semestinya dapat diberikan untuk mendukung pembangunan IKN.

“Seperti jalan atau kegiatan lainnya itu bisa diberikan kepada perusahaan lokal, hal itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi orang lokal kita,” ungkapnya.

Terakhir, Bagus berharap, terkait persoalan tersebut seyogyanya Gubernur Kaltim Isran Noor dapat menyuarakan keresahan itu kepada pihak Kementerian yang berwenang supaya dapat dipertimbangkan serta mewakili harapan masyarakat lokal. (ARF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Wacana Pengalihan Pengelolaan Guru ASN ke Pemerintah Pusat, DPRD Samarinda Beri Respon Cepat
DPRD Samarinda Gerak Cepat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Untuk Generasi Muda
Dorong Perlindungan Pekerja, Sri Puji Astuti Soroti Pentingnya Surat Edaran Wali Kota
6.000 Anak di Samarinda Belum Bersekolah, Komisi IV DPRD Ungkap Dominasi Usia PAUD
Warga Ramai-Ramai Beralih ke Pertalite Membuat SPBU Mengular, Novan Syahronie Desak Pertamina Cari Solusi
Banyak Kios Mangkrak, Ketua DPRD Desak Pemkot Samarinda Tertibkan Pemilik Lapak di Pasar Pagi ​
Atasi Kekerasan Seksual, Sri Puji Astuti Setuju Hukuman Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Berat
Utang Pemkot Samarinda Mencapai Rp671 Miliar, DPRD Minta Kejelasan Pelunasan
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:51 WIB

Wacana Pengalihan Pengelolaan Guru ASN ke Pemerintah Pusat, DPRD Samarinda Beri Respon Cepat

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:49 WIB

DPRD Samarinda Gerak Cepat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Untuk Generasi Muda

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:47 WIB

Dorong Perlindungan Pekerja, Sri Puji Astuti Soroti Pentingnya Surat Edaran Wali Kota

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:13 WIB

6.000 Anak di Samarinda Belum Bersekolah, Komisi IV DPRD Ungkap Dominasi Usia PAUD

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:10 WIB

Warga Ramai-Ramai Beralih ke Pertalite Membuat SPBU Mengular, Novan Syahronie Desak Pertamina Cari Solusi

Berita Terbaru