Infonusa.co, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur kembali menaruh perhatian pada pengelolaan pembiayaan asrama di sekolah negeri. Sorotan ini muncul setelah beredarnya surat edaran mengenai biaya asrama di salah satu SMA negeri di Samarinda yang menuai keberatan dari sebagian wali murid.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan belum matangnya perencanaan anggaran asrama, sehingga pembiayaan operasional tidak sepenuhnya terakomodasi oleh anggaran yang tersedia.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai polemik pungutan tersebut terjadi akibat
perhitungan kebutuhan yang tidak disusun secara akurat sejak awal. Ia mendorong pemerintah daerah segera melakukan peninjauan ulang agar sistem pembiayaan asrama lebih transparan dan tidak membebani orang tua siswa, terutama dari kalangan ekonomi lemah.
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menyusun ulang perhitungan kebutuhan asrama secara menyeluruh. Idealnya, seluruh biaya operasional ditanggung pemerintah agar sekolah tidak lagi menarik kontribusi tambahan dari orang tua,” ujar Darlis.
Ia menjelaskan, ketiadaan skema pendanaan yang memadai membuat sebagian sekolah berada dalam posisi sulit, sehingga meminta partisipasi orang tua untuk menutup kekurangan anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan semangat penyelenggaraan pendidikan negeri yang seharusnya inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Saat ini, terdapat tiga SMA negeri di Kalimantan Timur yang menerapkan sistem pendidikan
berasrama. Namun ketiganya menghadapi tantangan serupa, yakni kebutuhan operasional asrama yang jauh melampaui anggaran yang dialokasikan pemerintah.
Darlis menyebutkan bahwa bantuan sebesar Rp1,56 juta per siswa setiap bulan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar asrama, sehingga menimbulkan celah pembiayaan yang berujung pada polemik di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa ketidaksesuaian antara kebutuhan dan anggaran berpotensi memunculkan anggapan bahwa kebijakan pendidikan gratis tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, DPRD Kaltim meminta agar penyusunan anggaran pada APBD mendatang dilakukan secara lebih realistis dan berpihak pada pemenuhan kebutuhan riil asrama.
“Kalau ingin pendidikan gratis benar-benar dirasakan, maka anggaran harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, bukan sebaliknya,” pungkasnya. (Ina/Adv/DPRDKaltim)
