Infonusa.co, Samarinda – Di momentum Hari Pajak Nasional, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, melontarkan kritik tajam terhadap sistem pelayanan pajak yang dinilainya masih menyulitkan masyarakat. Ia menegaskan, semangat membayar pajak sebagai kewajiban warga negara harus diimbangi dengan layanan yang efisien dan responsif.
“Jangan sampai masyarakat sudah niat bayar pajak, malah dihadang prosedur berbelit. Itu kontraproduktif dengan tujuan negara meningkatkan penerimaan,” kata Sigit saat ditemui.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya adalah rumitnya pengurusan balik nama kendaraan bermotor. Ia mencontohkan banyak kasus di mana pemilik baru tidak dapat melanjutkan proses balik nama karena tidak memiliki KTP asli dari pemilik sebelumnya — meskipun transaksi telah sah secara hukum.
“Bayangkan, mobil sudah berpindah tangan dua-tiga kali. Tapi saat mau balik nama, disuruh cari KTP asli pemilik pertama. Padahal semua data kendaraan seharusnya sudah terekam,” ujarnya heran.
Menurut Sigit, kebijakan seperti ini justru melemahkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ia menilai sistem digital dan integrasi data antarinstansi belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal potensi teknologi saat ini sudah memungkinkan otentikasi dan pelacakan secara daring dan real time.
Ia menyarankan agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama kepolisian sebagai otoritas registrasi kendaraan, segera duduk bersama untuk membenahi sistem administrasi perpajakan kendaraan bermotor.
“Masalahnya bukan sekadar data, tapi mindset birokrasi kita yang belum berpihak pada pelayanan. Pemerintah ingin masyarakat taat bayar pajak, tapi sistemnya sendiri yang membuat orang frustrasi,” tegasnya.
Sigit menambahkan, DPRD Kaltim akan terus mendorong penyederhanaan proses administrasi publik, terutama di sektor yang berkaitan langsung dengan kontribusi keuangan masyarakat kepada negara.
“Ini bukan hanya soal pajak, tapi soal kepercayaan publik terhadap negara. Kalau niat baik masyarakat selalu terhalang sistem yang kaku, jangan heran kalau penerimaan pajak tak optimal,” pungkasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
