Sekolah Filial di Daerah Terpencil Masih Terabaikan, Komisi IV DPRD Kaltim Angkat Suara

- Jurnalis

Rabu, 10 Desember 2025 - 20:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin

Infonusa.co, Samarinda – Di balik upaya pemerataan pendidikan, masih ada sekolah-sekolah di pelosok Kalimantan Timur yang bertahan dengan keterbatasan selama bertahun-tahun. Kondisi inilah yang kembali mencuat setelah sejumlah guru dari wilayah terpencil menyampaikan keluhannya langsung ke DPRD Kaltim.

Komisi IV DPRD Kaltim menerima laporan terkait sekolah filial yang hingga kini beroperasi tanpa dukungan fasilitas yang memadai. Keluhan tersebut datang dari para tenaga pendidik di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merasa perhatian terhadap sekolah tempat mereka mengabdi belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengatakan para guru menyampaikan bahwa ada sekolah filial yang sudah berdiri belasan bahkan puluhan tahun, namun nyaris tidak pernah tersentuh pembangunan berarti.

“Sekolahnya tetap jalan, muridnya ada, gurunya mengajar, tapi fasilitasnya itu-itu saja sejak lama,” ujar Fuad.

Ia menilai dedikasi para guru patut diapresiasi karena tetap menjalankan tugas di tengah keterbatasan sarana dan akses. Sekolah filial, kata dia, sering kali menjadi satu-satunya pintu pendidikan bagi anak-anak di daerah yang jauh dari pusat kecamatan maupun kota.

Fuad menegaskan, kondisi geografis yang sulit dijangkau justru seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memberi perhatian lebih. Menurutnya, keberadaan sekolah filial sangat strategis dalam menjaga agar hak pendidikan masyarakat di wilayah terluar tetap terpenuhi.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa pemerintah pusat saat ini menunjukkan komitmen kuat terhadap sektor pendidikan melalui berbagai kebijakan, mulai dari program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, hingga penguatan digitalisasi pembelajaran.

Namun Fuad mengingatkan, seluruh program nasional tersebut tidak akan berjalan optimal jika tidak ditopang oleh kesiapan infrastruktur pendidikan di daerah.

“Kebijakan pusat sudah cukup progresif, tinggal bagaimana daerah memastikan sekolah-sekolah di lapangan punya fasilitas yang layak,” tutupnya.

(Ina/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen
DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak
Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan
DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim
Data Aset Pemkot Samarinda Masih Misterius, DPRD: Jangan Sampai Baru Ribut Pas Ada Sengketa Tanah!
Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta
Parkir Pembeli Meluber ke Jalan Juanda, DPRD Samarinda Ingatkan Pengusaha Wajib Siapkan Lahan Parkir
Godok Raperda TBC dan HIV/AIDS, DPRD Samarinda Siapkan Aturan untuk Libatkan Warga secara Masif
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:58 WIB

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:57 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:55 WIB

Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:53 WIB

DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:49 WIB

Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta

Berita Terbaru