SDM Nakes Kekurangan, Salah Satu Masalah Tidak Maksimalnya Layanan Kesehatan

- Jurnalis

Jumat, 24 Maret 2023 - 19:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto: InfoNusa.co/ARF)

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto: InfoNusa.co/ARF)

Infonusa.co, Samarinda – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin mengungkapkan kurangnya SDM tenaga kesehatan (Nakes) dan dokter spesialis menyebabkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak maksimal.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara (Kukar) ini membeberkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk membahas upaya revitalisasi struktur organisasi kesehatan di Kaltim seperti beberapa output rekomendasi, hingga pemanfaatan kesehatan yang baik, serta proses pembangunan bidang kesehatan untuk tahun 2024-2026.

“Salah satu pembahasan yang disoroti yakni berkaitan dengan isu sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan. Untuk SDM nakes rupanya beberapa unit pelayanan kesehatan di Kaltim masih kekurangan, baik itu di rumah sakit maupun layanan puskesmas,” beber Saleh, Jumat (24/3/2023)

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan bahwa isu Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata. Harus ada solusi konkret untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat Kaltim.

Dampak dari masalah ini, kata Saleh, banyak masyarakat yang tidak bisa terlayani dengan baik hanya karena keterbatasan nakes dan dokter-dokter spesialis. Contohnya itu seperti di Kukar, Paser, Kutim dan beberapa kabupaten yang lain.

“Daya sentuh terhadap pelayanan kesehatan di kabupaten/kota masih terbatas. Kalau bisa ada pelayanan kesehatan dan rumah sakit daerah di kabupaten/kota,” jelasnya.

Saleh berharap, ada sinkronisasi, monitoring dan evaluasi secara berkala antara dinas kesehatan kabupaten/kota dengan provinsi, antara dinas kesehatan provinsi dan masing-masing rumah sakit daerah.

Selain itu, Saleh juga menyinggung pengentasan persoalan isu-isu di bidang kesehatan lainnya, “angka stunting di beberapa kabupaten/kota di Kaltim masih cukup tinggi, kasus kematian ibu dan anak di Kaltim juga masih masih tinggi dibandingkan angka Nasional, ini juga harus kita perhatikan secara serius,” pungkasnya. (ARF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen
DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak
Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan
DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim
Data Aset Pemkot Samarinda Masih Misterius, DPRD: Jangan Sampai Baru Ribut Pas Ada Sengketa Tanah!
Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta
Parkir Pembeli Meluber ke Jalan Juanda, DPRD Samarinda Ingatkan Pengusaha Wajib Siapkan Lahan Parkir
Godok Raperda TBC dan HIV/AIDS, DPRD Samarinda Siapkan Aturan untuk Libatkan Warga secara Masif
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:58 WIB

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:57 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:55 WIB

Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:53 WIB

DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:49 WIB

Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta

Berita Terbaru