Infonusa.co, Samarinda – Terlihat angin segar untuk warga Kalimantan Timur (Kaltim) yang berada di luar daerah. Pasalnya, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengeluarkan kebijakan baru terkait akses kesehatan gratis di luar daerah untuk warga yang memiliki KTP Kaltim.
Namun, kebijakan tersebut mendapat respon yang serius dari Lembaga Legislatif Kaltim. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengingatkan bahwa perlunya untuk menilik data yang tepat agar program atau kebijakan dari Gubernur Kaltim dapat berjalan dan menuai keberhasilan.
Dirinya menyebut, data dan persoalan administrasi haruslah dalam kondisi yang sinkron untuk memungkinkan seluruh warga diluar Kaltim mendapat keadilan dan tak ada manipulasi.
Sarkowi menilai kebijakan itu perlu untuk diapresiasi, akan tetapi harus ada penyesuaian antara BPJS warga dan Pemerintah daerah. Kebiajakan ini dirasa dapat membantu, terutama mahasiswa asal Kaltim yang sedang menempuh pendidikan di luar kota.
“Yang paling penting sekarang adalah pemutakhiran data peserta BPJS. Jangan sampai niat baik ini malah menimbulkan kebingungan saat warga mengakses layanan di luar daerah,” jelasnya.
Dirinya menyebut bahwa DPRD sudah beberapa kali melakukan evaluasi bersama BPJS Kesehatan, dan banyak keluhan masyarakat disampaikan langsung dalam forum tersebut.
Pelayanan BPJS di wilayah Kaltim saja, menurutnya, masih banyak perlu perbaikan. Karena itu, perlu strategi matang sebelum memperluas cakupan layanan ke luar provinsi.
“Kalau di dalam daerah saja masih banyak tantangan pelayanan, tentu akan lebih kompleks jika diterapkan di luar daerah tanpa persiapan yang memadai,” terangnya.
Sarkowi juga menekankan perlunya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan integrasi data kepesertaan dan distribusi anggaran berjalan efektif.
Dirinya menyadari bahwa kebijakan ini akan berdampak pada belanja daerah, tetapi menurutnya, keputusan tersebut sudah melalui pertimbangan fiskal di tengah keterbatasan anggaran.
“Ini tahun berjalan, jadi anggaran yang dipakai masih berdasarkan RPJMD pemerintahan sebelumnya. Gubernur baru akan mulai leluasa menyusun program mulai 2026. Jadi harus kita lihat secara realistis,” ungkapnya.
Di tengah kebijakan efisiensi dan pergeseran anggaran, Sarkowi berharap program layanan kesehatan lintas daerah ini tidak hanya menjadi janji populis, tetapi benar-benar mampu memberikan rasa aman bagi warga Kaltim di manapun mereka berada.
“Kuncinya ada di pelayanan. Kalau pelayanan baik, program ini akan jadi legacy positif,” tandas Sarkowi.
(San/Adv/DPRDKaltim)
