Infonusa.co, Samarinda – Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 200 juta penduduk dan ribuan budaya serta karakteristik sosial yang berbeda membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel dan kontekstual.
Maka dari itu, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, mengusulkan agar penerapan Kurikulum Merdeka yang saat ini diberlakukan di Indonesia dikaji ulang dan disesuaikan dengan keberagaman sosial dan budaya di setiap daerah.
Dalam diskusi dengan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah, Sapto menyampaikan bahwa penerapan kurikulum seragam di seluruh Indonesia tidak akan efektif karena kompleksitas kondisi negara ini.
“Keberagaman Indonesia harus menjadi perhatian utama. Tidak mungkin kurikulum yang diterapkan di satu daerah cocok di daerah lainnya,” jelasnya.
Sebagai pembanding, Sapto menyebut negara-negara dengan populasi homogen seperti Swiss, yang dinilai lebih mudah menerapkan sistem pendidikan seragam.
“Negara seperti Swiss mungkin bisa menerapkan kurikulum yang seragam karena penduduknya sedikit dan lebih homogen. Tapi di Indonesia, hal ini sangat sulit diterapkan,” ujar Sapto dengan jelas.
Dirinya menekankan, sistem pendidikan Indonesia perlu dirancang agar mampu mengakomodasi keberagaman sosial dan budaya yang khas di setiap daerah.
Lebih jauh, Sapto mengusulkan agar Kurikulum Merdeka diberlakukan dengan lebih fleksibel, sehingga daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan lokal mereka. Ia juga menyoroti pentingnya sistem pendidikan yang memberikan penghargaan atas kerja keras siswa.
“Siswa yang berusaha keras harus mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya. Tidak perlu ada penyeragaman yang justru akan membatasi potensi mereka,” timpalnya.
Sapto berharap evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Kurikulum Merdeka dapat dilakukan untuk memastikan relevansi kurikulum ini dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Dirinya juga mengusulkan agar kebijakan pendidikan disesuaikan dengan kekayaan budaya dan keberagaman sosial Indonesia, sehingga setiap daerah dapat mempertahankan identitasnya sekaligus memenuhi tujuan pendidikan nasional.
Diakhir, Dengan adanya hal tersebut, Sapto sebelum menutup wawancara menyampaikan optimismenya dalam pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan mendorong perkembangan anak bangsa sesuai potensi dan konteks daerah masing-masing.
(Ikhsan/Adv/DPRDKaltim)
