Infonusa.co, Samarinda – Rendahnya pemahaman politik di tengah masyarakat dinilai menjadi salah satu akar lemahnya partisipasi publik dalam proses demokrasi. Berangkat dari kondisi tersebut, DPRD Kalimantan Timur mendorong agar pendidikan politik mulai diperkenalkan sejak usia sekolah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menilai bahwa demokrasi yang sehat tidak bisa dibangun secara instan. Menurutnya, pemahaman tentang politik, kebangsaan, dan peran warga negara harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat kelak mampu terlibat secara sadar dalam pengambilan kebijakan publik.
“Kalau pemahaman politiknya lemah, dampaknya bisa panjang. Kebijakan publik akhirnya tidak tepat sasaran, dan masyarakat hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Sapto menjelaskan bahwa politik seharusnya dipahami sebagai instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan, bukan semata-mata arena perebutan kekuasaan. Namun, realitas saat ini menunjukkan masih banyak pihak yang terjun ke dunia politik tanpa bekal pemahaman nilai demokrasi dan kebangsaan yang memadai.
Kondisi tersebut, kata dia, tidak terlepas dari minimnya ruang pembelajaran politik sejak usia muda. Selama ini, pembinaan wawasan politik cenderung baru menyasar kalangan mahasiswa, sementara pelajar di tingkat SMP dan SMA belum mendapatkan perhatian yang cukup.
Untuk itu, Sapto mendorong perluasan implementasi Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 agar pendidikan politik dapat diterapkan lebih luas, termasuk di sekolah menengah. Ia menekankan bahwa metode pembelajaran harus disesuaikan dengan usia pelajar, bersifat praktis, dan tidak menggurui.
“Anak-anak perlu dikenalkan pada nilai demokrasi, etika berpolitik, dan bagaimana kebijakan publik memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari,” jelasnya.
Dengan penguatan pendidikan politik sejak bangku sekolah, Sapto optimistis akan tumbuh generasi yang lebih kritis, sadar hak dan kewajiban, serta berani berpartisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kalau kesadaran politik dibangun sejak awal, demokrasi kita akan jauh lebih kuat dan pembangunan bisa berjalan lebih berkelanjutan,” pungkasnya.
(Ina/Adv/DPRDKaltim)
