Infonusa.co, Samarinda – Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam karakteristik budaya dan sosial yang dimana memerlukan pendekatan yang berbeda dalam dunia pendidikan.
Melalui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto, menyarankan agar Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan, dikaji ulang dan disesuaikan dengan konteks keberagaman masyarakat Indonesia.
Dirinya memberi penegasan, penerapan kurikulum yang seragam di seluruh Indonesia, yang memiliki lebih dari 200 juta penduduk dengan ribuan budaya, tidak akan efektif.
“Keberagaman Indonesia harus menjadi perhatian utama. Tidak mungkin kurikulum yang diterapkan di satu daerah cocok di daerah lainnya,” ucap Sapto
Lanjut Sapto yang mengungkapkan, meski Kurikulum Merdeka mungkin cocok diterapkan di negara-negara dengan populasi yang lebih homogen, seperti Swiss, kondisi Indonesia jauh lebih kompleks.
“Negara seperti Swiss mungkin bisa menerapkan sistem yang seragam karena penduduknya sedikit dan lebih homogen. Tapi di Indonesia, hal ini sangat sulit diterapkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sapto mengusulkan agar pendekatan dalam Kurikulum Merdeka bisa lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kondisi lokal di setiap daerah.
Selain itu, Sapto juga menegaskan pentingnya menghargai kerja keras siswa, yang seharusnya mendapatkan penghargaan atas pencapaiannya tanpa terhambat oleh sistem yang terlalu standar.
“Siswa yang berusaha keras harus mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya. Tidak perlu ada penyeragaman yang justru akan membatasi potensi mereka,” ihwalnya.
Sapto berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Kurikulum Merdeka agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan yang beragam di Indonesia.
Evaluasi ini, menurutnya, penting agar kurikulum benar-benar relevan dan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan kekayaan budaya dan keberagaman sosial yang ada.
Dengan adanya perubahan yang akan dibangun, diharapkan pendidikan Indonesia juga dapat terbangun dengan baik tanpa meninggalkan substandi dari pendidikan tersebut.
(Ikhsan/Adv/DPRDKaltim).
