Infonusa.co, Samarinda – Dengan pindahnya Ibu Kota Nusantara (IKN) ke tanah Kalimantan Timur (Kaltim), banyak aspek yang jadi perhatian khusus untuk dipersiapkan.
Salah satunya, ialah perhatian terhadap tonggak perubahan kebutuhan dasar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan tak sekedar memperhatikan infrastruktur. Saat ini Samarinda dan Kaltim (Kalimantan timur) masih menggantungkan kebutuhan dasar pangannya dari J awa ataupun Sulawesi.
Hal tersebut mendapat perhatian dari Anggota Komisi II (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DPRD Kota Samarinda. Abdul Rohim, dirinya meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dapat mengatasi persoalan ketahanan pangan secara jangka panjang di Kota Samarinda.
Rohim meminta agar Pemkot Samarinda untuk terus melakukan inovasi guna mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan ketahanan pangan yang ada di Kota Tepian, terlebih Samarinda masuk dalam 3 daerah penyanggah IKN.
“Pemerintah Kota mestinya fokus dengan apa yang menjadi kebutuhan saat ini dan bukan keinginan. Apalagi soal pangan yang jelas menjadi kebutuhan dasar kita,” ujar Abdul Rohim, pada (24/04/2024).
Rohim juga mencermati beberapa proyek yang memakan biaya cukup besar saat ini, seperti pembangunan Terowongan dan juga Teras Samarinda, Ia menilai mestinya kita mengacu pada proses perencanaan terlebih dahulu dan di perencanaan itu akan terlihat dan terbaca apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini.
“Jadi ya mestinya alokasi anggaran itu di berikan untuk memenuhi apa yang sudah direncanakan. Terkait kebutuhan dasar kita seperti stabilitas harga ataupun soal pasokan pangan. Terlebih kita juga masuk dalam 3 daerah penyanggah IKN, dan kita pun harus mampu menyiapkan kebutuhan pangan kita” jelasnya.
Rohim menyampaikan bahwa saat ini Pemkot jangan hanya terfokus dalam membangun proyek – proyek besar dan malah mengabaikan apa yang telah menjadi kebutuhan dasar kita, dan hal tersebut menjadi PR pagi Pemerintah Kota.
“Kita sudah melakukan beberapa catatan kritik kita ke pemerintah, dan jika urusan-usaran mendasar belum selesai maka jangan dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang relevansinya kurang untuk kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Ikhsan/ADV/DPRD Samarinda)
