Infonusa.co, Samarinda – Persoalan tambang di Kalimantan Timur kembali mencuat. Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan perlunya langkah serius dalam membenahi tata kelola sektor pertambangan yang hingga kini dinilainya masih jauh dari ideal.
Menurutnya, kondisi pertambangan di daerah saat ini berada dalam situasi mengkhawatirkan. “Kita tidak sedang baik-baik saja. Banyak masalah yang muncul, mulai dari tambang ilegal, pengawasan yang lemah, hingga koordinasi antarinstansi yang masih amburadul,” ujarnya.
DPRD Kaltim, kata Salehuddin, sejatinya telah mengambil sejumlah inisiatif, seperti membentuk panitia khusus (pansus) dan melakukan revisi terhadap beberapa peraturan daerah (perda) terkait tambang. Namun, ia mengakui bahwa implementasi di lapangan belum berjalan optimal.
Salah satu kendala terbesar, menurutnya, adalah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Banyak kewenangan strategis, mulai dari urusan perizinan hingga pengawasan teknis, masih berada di tangan pusat. Inilah tantangan yang membuat daerah sulit bergerak,” jelasnya.
Lebih jauh, Salehuddin menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan.
“Pembenahan sektor tambang tidak bisa hanya ditumpukan ke satu instansi. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus terlibat aktif,” tegasnya.
Salehuddin berharap ke depan ada langkah konkret yang mampu menjawab persoalan tambang secara menyeluruh, bukan sekadar parsial, agar kerusakan lingkungan bisa ditekan dan potensi ekonomi Kaltim tidak terus terkuras. (San/Adv/DPRDKaltim)
