Infonusa.co, PPU – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy, menyoroti lemahnya pengelolaan sektor retribusi parkir yang dinilai belum memberi kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, potensi sektor ini cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Kalau ingin menarik retribusi dari parkir, pemerintah harus siapkan dulu fasilitasnya. Zona parkir harus jelas, tertib, dan dilengkapi sarana pendukung,” ujar Jhon, Minggu (4/5/2025).
Saat ini, penerapan retribusi parkir baru terbatas di dua titik, yaitu Pasar Penajam dan Pasar Babulu. Jumlah juru parkir resmi yang dibina Dinas Perhubungan (Dishub) pun masih sangat terbatas, sekitar 20 orang untuk seluruh wilayah kabupaten.
“Kalau di luar itu dan tidak tergabung dalam Dishub, maka itu parkir liar. Belum pantas ditarik retribusinya,” tegasnya.
Ia menyebut, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat termasuk hadirnya pusat-pusat niaga baru harus dibarengi dengan pengelolaan parkir yang tertata dan terlegitimasi secara hukum.
Jhon pun mendorong Pemkab PPU untuk menata ulang area-area potensial parkir dan melakukan legalisasi lahan parkir, terutama di kawasan strategis seperti Pasar Petung.
“Kalau fasilitas pendukungnya dibenahi, potensi PAD dari sektor parkir ini bisa sangat besar. Pemerintah harus ambil langkah serius untuk mengelolanya secara profesional,” tutupnya.
