Infonusa.co, Samarinda – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panracalle merespon terkait adanya penyusunan anggaran terhadap Prognosis perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 dan Rancangan APBD.
Sabaruddin menginginkan bahwasanya dalam penyusunan prognosis tersebut perlu untuk melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltim.
Sebab, kata dia, penyusunan APBD bukanlah tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) saja, tetapi juga merupakan tugas seluruh OPD agar semua sasaran yang dinginkan bisa mendarat dengan mulus dan tepat
“Prognosis yang kita sampaikan ada beberapa tahapan. Sebetulnya ini bukan BPKAD, harusnya hampir seluruh OPD kita lakukan bersama-sama,” ujarnya.
Dirinya menyampaikan setiap OPD memiliki kebutuhan berbeda beda mulai dari program hingga indikator kerjanya, sehingga keterlibatan seluruh OPD jadi kunci penting.
Sabaruddin menyayangkan ketidakhadiran Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dalam merumuskan prognosis pendapatan daerah
“Tidak salah Komisi II jika meminta penjelasan yaitu terkait hari ini prognosisnya sejauh mana. Namun pada hari ini, kami sayangkan bahwa kepala Bapenda tidak bisa hadir,” ucap Sabaruddin.
Ketidakhadiran itu, menurutnya, menghambat upaya pendalaman terhadap aspek pendapatan daerah yang sangat krusial.
“Sangat disayangkan ya, kalau data untuk aggaran dari BPKAD belum akurat, padahal itu adalah indikator terpenting dalam memutuskan penggunaan anggaran kedepannya”, tuturnya.
Oleh karena itu, kehadiran langsung OPD dalam rapat kerja bukan sekadar kewajiban, tapi kunci penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas informasi yang disampaikan.
Kendati demikian, diakhir, dirinya berharap seluruh perangat di Dinas atau yang mewakili Kepala Dinas, dapat menyampaikan hasil dari RDP yang sudah dibahas secara lengkap dan penuh keakuratan.
(San/Adv/DPRDKaltim)
