RDP Komisi II DPRD Kaltim, Jasa Kapal Pandu Potensi Hasilkan PAD Hingga 15 Miliar

- Jurnalis

Senin, 12 Juni 2023 - 01:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Potret suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kaltim bersama Perusda MBS dan KSOP Kelas II Samarinda. (Foto: infonusa.co/ARF)

Potret suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kaltim bersama Perusda MBS dan KSOP Kelas II Samarinda. (Foto: infonusa.co/ARF)

Infonusa.co, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud ungkap ada potensi kontribusi baru dari jasa kapal pandu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kaltim bersama Perusahaan Daerah (Perusda) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Senin (12/6/2023).

Pimpinan Legislator Kaltim yang akrab disapa Hamas itu membeberkan, dalam rapat tersebut telah disepakati PT Melati Bhakti Satya (MBS) diberikan kepercayaan untuk melakukan kegiatan kapal pandu terhadap kapal tongkang yang melintas dibawah jembatan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Alhamdulilah dari pihak KSOP memberikan kesempatan untuk kegiatan kapal pandu kepada PT MBS,” ujar Hamas.

Hingga saat ini aktivitas kapal pandu belum pernah menjadi sorotan Pemprov Kaltim dalam kegiatan usaha untuk menghasilkan PAD, padahal terdapat potensi pendapatan daerah yang begitu besar apabila kegiatan itu ditangani oleh daerah.

“Selama ini yang menangani hanya vendor atau pihak ketiga, padahal potensi untuk kita sangat besar,” ucapnya.

Disinggung mengenai langkah lebih kanjut dari pihaknya, Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menerangkan, semua tinggal menunggu pola kerja sama yang akan terjalin antara PT MBS dengan pihak-pihak terkait, dengan adanya kerja sama ini ia menyebutkan potensi pendapatan yang akan diraup sebesar Rp 10 sampai Rp 15 miliar per bulan.

“Karena ada dua jembatan yang kita punya yaitu Jembatan Mahulu dan Jembatan Mahakam Kembar,” tutupnya. (ARF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen
DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak
Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan
DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim
Data Aset Pemkot Samarinda Masih Misterius, DPRD: Jangan Sampai Baru Ribut Pas Ada Sengketa Tanah!
Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta
Parkir Pembeli Meluber ke Jalan Juanda, DPRD Samarinda Ingatkan Pengusaha Wajib Siapkan Lahan Parkir
Godok Raperda TBC dan HIV/AIDS, DPRD Samarinda Siapkan Aturan untuk Libatkan Warga secara Masif
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:58 WIB

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:57 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:55 WIB

Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:53 WIB

DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:49 WIB

Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta

Berita Terbaru